Sementara itu, Netanyahu tampaknya sudah bertekad untuk menjalankan misinya untuk memusnahkan Hamas. Namun dia menghadapi hambatan politik di dalam negeri karena kegagalannya mencegah serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober dan badai kritik dari masyarakat internasional atas ribuan warga sipil Palestina yang terbunuh dalam pengeboman Israel.
Di sisi lain, pihak oposisi menyerukan agar Netanyahu mengundurkan diri. Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan, Netanyahu harus mundur secepatnya.
“Pemerintahan ini tidak berfungsi. Kita perlu perubahan, Netanyahu tidak bisa terus menjadi perdana menteri. Kita tidak bisa membiarkan diri kita melakukan kampanye berkepanjangan dengan perdana menteri yang tidak dipercaya oleh masyarakat,” kata Lapid, dikutip Times of Israel.
Pada November, menurut jajak pendapat yang dikutip oleh Times of Israel, 70 hingga 80 persen warga Israel mengatakan, mereka yakin Netanyahu harus mengundurkan diri setelah perang. Netanyahu juga menghadapi kritik internasional yang semakin besar, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat (AS).
"Kami sangat konsisten dan jelas dengan rekan-rekan Israel bahwa kami tidak mendukung perpindahan ke wilayah selatan kecuali sampai mereka cukup mempertimbangkan perlindungan terhadap kehidupan warga sipil di Gaza Selatan," juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby.
Sementara itu, organisasi internasional dan kemanusiaan mengecam melonjaknya angka kematian akibat perang Israel-Hamas. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk mengatakan pengeboman Israel menyebabkan mengalami krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia di Gaza. Pengeboman Israel yang membabi buta mencerminkan rusaknya rasa hormat yang paling mendasar terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
"Pembunuhan begitu banyak warga sipil tidak dapat dianggap sebagai kerusakan tambahan," ujar Turk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
