REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Kabinet keamanan Israel sepakat pada Rabu (6/12/2023), bahwa mereka akan mengizinkan tambahan minimal bahan bakar untuk masuk ke Jalur Gaza. Pengiriman bahan bakar ini dilakukan untuk mencegah keruntuhan bantuan kemanusiaan dan wabah penyakit di selatan wilayah kantong Palestina tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, jumlah bahan bakar akan ditentukan oleh kabinet. Jumlah pengiriman pun akan disesuaikan berdasarkan situasi kemanusiaan setempat.
Sebelum itu, Israel telah menyetujui 24 ribu liter bahan bakar diesel yang akan digunakan oleh truk untuk operasi PBB di Jalur Gaza. Namun, bahan bakar ini dialokasikan secara eksklusif untuk truk PBB dan tidak dimaksudkan untuk rumah sakit. Syarat tersebut akhirnya membuat kapasitas operasional fasilitas kesehatan dalam posisi berbahaya karena berada di tengah krisis yang sedang berlangsung.
Menurut laporan //BNN//, keputusan Kabinet Keamanan untuk meningkatkan jumlah bahan bakar harian ke Jalur Gaza datang sebagai tanggapan terhadap tekanan dari Amerika Serikat (AS). Dalam tekanan internasional yang meningkat, kabinet keamanan Israel akhirnya setuju penambahan dalam jumlah kecil bahan bakar ke wilayah tersebut.
Dua bulan setelah 7 Oktober, Kabinet Perang Israel telah menyetujui beberapa permintaan AS seperti mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan, termasuk bahan bakar, ke Gaza. Tel Aviv juga menerima pembatasan tertentu pada skala tindakan pasukan pertahanan Jalur Gaza Selatan.
Permintaan terbaru dari AS agar Israel tidak menyerang daerah-daerah yang sudah diidentifikasi sebagai zona dilarang menyerang di Jalur Gaza. Saat ini Israel mulai mengalihkan pertempurannya di Gaza ke wilayah selatan yang menampung lebih dari sejuta penduduk Gaza mengungsi.
Selain itu, AS juga sedang membahas langkah jangka panjang bersama Israel dalam menanggapi masalah ke Gaza. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan menyatakan, Washington telah berdiskusi dengan Tel Aviv mengenai jadwal operasi militer di Gaza.
"Bagaimana hal ini dimasukkan ke dalam strategi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini yang lebih dari sekedar cara militer,” kata Sullivan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika