REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Pejabat keamanan milisi Hizbullah Kateb di Irak Abu Ali al-Askari mengatakan serangan ke kepentingan Amerika Serikat (AS) merupakan "peraturan keterlibatan baru" dengan Washington. Hal ini disampaikan dalam unggahan di media sosial.
Kelompok yang memiliki koneksi dengan Iran itu tidak mengaku bertanggung jawab atas serangan ke Kedutaan Besar AS di Baghdad pada Jumat (9/12/2023) lalu. Namun Hizbullah Kateb mengklaim kedutaan tersebut merupakan basis operasi untuk rencana operasi militer.
AS dan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mengecam serangan tersebut. Ia mengatakan serangan itu merupakan tindakan teror terhadap misi diplomatik.
Namun, Kataeb Hizbullah (KH) mengatakan kedutaan merupakan pangkalan yang digunakan untuk merencanakan operasi militer. Al-Askari mengatakan sebagai misi diplomatik hanya "tunduk" pada perintah dan mementingkan diri sendiri.
Dalam sambungan telepon dengan Sundani, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, menunjuk Kataeb Hizbullah dan kelompok lain, Haraket Hizbullah al-Nujaba, yang bertanggung jawab atas serangan ke personil AS baru-baru ini dan mengatakan AS memiliki hak untuk merespons.
Pemerintah AS melaporkan sejak pertengahan Oktober lalu sudah lebih dari 80 serangan ke kepentingan AS di Irak dan Suriah. Sebagian besar diklaim kelompok-kelompok milisi Irak yang memiliki hubungan dengan Iran. Serangan-serangan itu dilancarkan sebagai respon dukungan Washington terhadap Israel atas pengeboman di Gaza.
Kelompok yang menamakan diri sebagai Perlawanan Islam di Irak ini mengklaim melakukan 11 serangan terhadap pasukan AS pada Jumat lalu. Serangan terbanyak dalam satu hari sejak serangan-serangan tersebut dimulai pada pertengahan Oktober.
Sudani telah memerintahkan pasukan keamanan untuk menyelidiki serangan kedutaan. Kantornya mengatakan pada Sabtu kemarin perdana menteri juga mengganti resimen yang bertanggung jawab atas keamanan di Zona Hijau, area tempat bangunan vital dan misi diplomatik berada.
Dalam sebuah tantangan terhadap Sudani, Kataeb Hizbullah mengatakan pasukan keamanan Irak yang bekerja sama dengan pasukan AS merupakan "kaki tangan kejahatan."
Selain staf diplomatik di Irak, AS memiliki sekitar 2.500 tentara di negara itu. Washington mengatakan pasukan itu dalam misi untuk memberi saran dan membantu pasukan lokal memerangi sisa-sisa ISIS, yang pada tahun 2014 menguasai sebagian besar wilayah Irak dan Suriah sebelum akhirnya dikalahkan
Ikuti Whatsapp Channel Republika