REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan Uni Eropa harus mengambil 90 persen pendapatan aset-aset Rusia yang dibekukan di Eropa dan mengirimnya ke dana yang dikelola Uni Eropa yang mendanai pembelian senjata untuk Ukraina.
Di Brussels, Borrell mengatakan, ia akan mengajukan proposal resmi ke 27 negara anggota menjelang pertemuan kepala Uni Eropa pada Kamis (21/3/2023) dan Jumat (22/3/2024). Dalam rencana itu proses akan berasal dari aset-aset seperti bunga pembayaran akan dikirimkan ke European Peace Facility, dana di luar anggaran yang memberikan bantuan militer ke negara-negara di luar UE dan sebagian besar digunakan untuk Ukraina.
“Jika kita melakukan itu, maka Rusia tidak akan senang, jumlah uangnya, tiga miliar euro per tahun, tidak luar biasa. Tapi itu tidak bisa diabaikan," kata Borrell, Rabu (20/3/2024).
Para pejabat mengatakan, kemungkinan besar proposal itu belum akan diputuskan dalam pertemuan kepala negara Uni Eropa tapi melainkan hanya pembahasan awal. Sekitar 70 persen semua aset Rusia yang diimobilisasi di negara-negara Barat disimpan di penyimpanan sekuritas sentral Belgia, Euroclear.
Aset itu terdiri dari berbagai sekuritas dan uang tunai bank sentral Rusia senilai 190 miliar euro. Borrell mengatakan tidak semua uang yang diambil dari pendapatan yang disita yang dikirim ke Peace Facility akan digunakan untuk Ukraina, tapi ia mengharapkan sebagian besarnya.
Ia mengusulkan, sisa 10 persen dari pendapatan yang disita masuk ke anggaran pusat UE yang tidak dapat digunakan untuk senjata untuk meningkatkan kapasitas pertahanan industri Ukraina. Pekan lalu pejabat senior Uni Eropa mengatakan aset-aset Rusia yang dibekukan Uni Eropa tampaknya akan menghasilkan sekitar 15 sampai 20 miliar euro setelah pajak pendapatan sampai 2027. Tergantung dengan suku bunga global.
Borrell menegaskan, proposalnya adalah menggunakan profit dari aset-aset yang disita bukan aset itu sendiri. Awalnya pejabat-pejabat Eropa membahas menggunakan aset-aset Rusia yang dibekukan untuk rekonstruksi Ukraina.
Namun beberapa pekan terakhir mereka fokus pada bagaimana membantu militer Ukraina. Saat pasukan Ukraina yang kehabisan amunisi kesulitan menahan invasi Rusia ketika paket bantuan militer AS masih tertahan di Kongres. “Kita berada dalam situasi yang lebih mengerikan. Jadi pengiriman senjata menjadi lebih penting,” kata seorang pejabat senior Uni Eropa yang tidak bersedia disebutkan namanya.
Namun pejabat tersebut mengatakan para pemimpin memerlukan waktu untuk mempelajari proposal tersebut dengan cermat. “Anda memerlukan nasihat hukum, Anda memerlukan pakar keuangan,” kata pejabat itu, saat memberikan penjelasan tentang pertemuan puncak pekan ini.
Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, termasuk di pemimpin yang mendukung gagasan menggunakan pendapatan aset yang dibekukan untuk membantu militer Ukraina. Borrell mengatakan beberapa anggota Uni Eropa menyuarakan kekhawatiran mengenai masalah hukum dan lainnya mengenai dampaknya terhadap pasar keuangan.
Namun ia mengatakan Bank Sentral Eropa sudah berkonsultasi secara erat ketika staf Uni Eropa mengembangkan proposal tersebut. Beberapa negara juga menyuarakan kekhawatiran bahwa Moskow dapat membalas dengan menyita aset perusahaan-perusahaan Barat yang berada di Rusia. Menurut Borrell sudah waktunya membuat keputusan yang memerlukan persetujuan bulat dari anggota Uni Eropa agar dapat disahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
