Selasa 30 Apr 2024 17:31 WIB

Dampak Krisis Layanan Kesehatan, Dua RS di Seoul Tangguhkan Klinik Rawat Jalan

Pemerintah akan mengerahkan lebih banyak dokter militer untuk isi kekosongan.

Anggota Asosiasi Medis Korea melakukan unjuk rasa menentang pemerintah terkait peningkatan kuota kedokteran.
Foto: AP Photo/Ahn Young-joon
Anggota Asosiasi Medis Korea melakukan unjuk rasa menentang pemerintah terkait peningkatan kuota kedokteran.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Dua rumah sakit umum besar di Seoul, Korea Selatan akan menunda klinik rawat jalan dan operasi pada Selasa, (30/4/2024) karena dokter senior mulai mengambil libur tiap pekan di tengah pemogokan yang berkepanjangan oleh dokter junior.

Seperti yang diberitakan Yonhap, Selasa, sejumlah besar dokter di rumah sakit di wilayah sekitar Seoul turut mengambil libur mingguan. Rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Bundang Universitas Nasional Seoul, Rumah Sakit Yongin Severance, dan Rumah Sakit Ansan Universitas Korea akan ikut serta dalam gerakan ini.

Baca Juga

Para profesor di Rumah Sakit St Mary, Seoul juga bersiap untuk menangguhkan layanan bedah non-kritis setiap Jumat dan para profesor di Pusat Medis Asan juga merencanakan hari libur pada hari yang sama. Ruang gawat darurat dan perawatan rawat inap akan tetap tersedia di dua rumah sakit Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul dan Rumah Sakit Severance, sementara kementerian kesehatan memperkirakan tidak ada gangguan besar meskipun ada aksi buruh satu hari yang dilakukan oleh para profesor medis.

Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo mengatakan pada Senin (29/4/2024) bahwa pemerintah akan mengerahkan lebih banyak dokter militer untuk memenuhi libur mingguan para profesor kedokteran. “Tidak akan ada gangguan besar,” kata Park kepada wartawan.

Sekitar 12.000 dokter peserta pelatihan telah meninggalkan tugas sejak 20 Februari sebagai protes terhadap rencana penambahan jumlah mahasiswa kedokteran sebanyak 2.000 orang. Aksi tersebut berdampak pada tertundanya perawatan medis dan beberapa ruang gawat darurat membatasi sebagian perawatan mereka terhadap pasien yang sakit kritis.

Sementara itu, kebijakan pemerintah dianggap mendapat perhatian setelah Presiden Yoon Suk Yeol dan Lee Jae-myung, ketua partai oposisi utama Partai Demokrat, menyetujui perlunya reformasi medis pada hari sebelumnya. Lee menjanjikan kerja sama aktif dari partainya dalam rencana reformasi medis pemerintah, termasuk keputusannya untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran.

sumber : Antara, Yonhap
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement