REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang Presiden Filipina Rodrigo Duterte ke Washington dalam pembicaraan telepon pada Sabtu (30/4), yang juga membahas masalah Korea Utara, kata Gedung Putih dalam pernyataan.
Gedung Putih tidak merinci kapan pemimpin itu akan bertemu di Washington untuk membahas persekutuan mereka. Namun pernyataan itu menyebutkan bahwa Trump menantikan saat berkunjung ke Filipina pada November sebagai bagian dari dua pertemuan puncak dengan negara Asia lain.
Pada pekan ini, menteri luar negeri anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Manila menyatakan keprihatinan mendalam atas peningkatan ketegangan di Semenanjung Korea akibat sejumlah uji senjata nuklir dan peluru kendali baru-baru ini oleh Korea Utara.
"ASEAN mendesak dengan keras agar Korea Utara mematuhi sepenuhnya semua kewajiban dari resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional demi menjaga perdamaian dan keamanan," kata para menteri tersebut setelah bertemu di Manila.
ASEAN juga mendesak agar Korea Utara serta semua pihak yang terlibat untuk menahan diri dari tindakan yang memperparah situasi demi menurunkan ketegangan yang ada di kawasan
"ASEAN mendukung denuklirisasi Semenanjung Korea dan dalam hal ini, mendesak digelarnya kembali perundingan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas," kata para menteri tersebut.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, menjelaskan bahwa para menteri sudah sepakat untuk mengeluarkan pernyataan sendiri karena situasi yang sudah mengkhawatirkan, dan karena secara geografis letak Semenanjung Korea tidak terlalu jauh sehingga dampaknya juga akan terasa di Asia Tenggara.
Uji persenjataan dari Korea Utara, yang melanggar parangan dari Dewan Keamanan PBB, memang membuat situasi kawasan memanas.
Baru-baru ini, China, yang selama ini menjadi sekutu utara Pyongyang, menghentikan semua perdagangan batu bara dari Korea Utara, yang merupakan komoditas ekspor dan sumber pemasukan utama.
Secara terpisah sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kepada Reuters, mengatakan bahwa "konflik besar" dengan Korea Utara sangat mungkin terjadi, meski mengaku lebih memilih menyelesaikan persoalannya dengan jalur diplomasi.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mendesak Korea Utara agar menghentikan kegiatan pengembangan nuklir dan peluru kendalinya.
Menlu juga memperingatkan semua pihak bahwa "pengerahan kekuatan tidak akan menyelesaikan perbedaan dan hanya akan mengarah pada bencana yang lebih besar."
Wang menekankan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa, "Cina bukan merupakan titik fokus masalah di semenanjung Korea. Kunci untuk menyelesaikan masalah nuklir di semenanjung tidak berada di tangan Cina."
Ia mengatakan, pengerahan tata antipeluru kendali Amerika Serikat di Korea Selatan "sangat merongrong" keamanan strategis Cina serta merusak kepercayaan di antara berbagai pihak terkait masalah Korea Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
