REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Korea Utara (Korut) telah sesumbar akan melipatgandakan upaya untuk melawan ancaman invasi Amerika Serikat (AS). Ini merupakan respons dan bentuk pembangkangan Pyongyang terhadap sanksi terbaru Dewan Keamanan PBB.
Kementerian Luar Negeri Korut menilai resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB adalah bentuk pelanggaran terhadap hak sah negaranya untuk membela diri. Sanksi terbaru, menurut Korut, juga bertujuan mencekik negara dan rakyatnya melalui blokade ekonomi secara penuh.
"Korut akan melipatgandakan usaha untuk meningkatkan kekuatannya guna melindungi kedaulatan dan hak eksistensi negara serta untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan dengan menetapkan keseimbangan praktis dengan AS," kata Kementerian Luar Negeri Korut dalam sebuah pernyataan, Rabu (13/9).
Pernyataan ini seolah menegaskan lagi ucapan Duta Besar Korut untuk PBB Han Tae Song. Pada pertemuan yang digelar di Jenewa, Swiss, Selasa (12/9), Han Tae Song secara terbuka melayangkan ancaman kepada AS selaku inisiator dan penyusun draf sanksi terbaru PBB untuk Pyongyang. "Langkah-langkah mendatang akan membuat AS menderita rasa sakit terbesar yang pernah dialaminya dalam sejarah," ujar Han Tae Song.
Tak hanya mengancam AS, Korut juga melayangkan kecaman kepada tetangganya Korea Selatan (Korsel). Surat kabar pemerintah Korut, Rodong Sinmun, menyebut Korsel telah menjadi boneka Washington.
Ini merupakan kritik keras Pyongyang terhadap kesepakatan Seoul dengan Washington untuk mengubah sebuah pedoman bilateral. Pedoman terbaru ini memungkinkan Korsel untuk menggunakan hulu ledak tanpa batas pada rudalnya.
Atas dasar ini Korut merasa perlu untuk mempercepat dan melipatgandakan upaya untuk memperkuat pertahanan militernya. Sebab di sisi lain, AS telah menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korsel. Hal ini pula yang menyebabkan Korut menuding AS sedang merencanakan invasi terhadap negaranya.
Serangkaian pernyataan Korut ini seolah menjadi indikasi bahwa mereka akan kembali menguji rudal dan nuklirnya walaupun sedang menghadapi sanksi blokade ekonomi dari dunia internasional.
Pada 3 September lalu, Korut mengklaim telah berhasil menguji bom hidrogen yang sempat mengakibatkan guncangan setara gempa 6,7 skala richter. Bom ini nantinya akan dipasang di rudal balistik antarbenua yang telah cukup lama dikembangkan Pyongyang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
