REPUBLIKA.CO.ID, CHITTAGONG -- Pemerintah Bangladesh belum siap menerima bantuan internasional dari banyak negara. Mereka menilai faktor keamanan menjadi proritas utama sebelum masuknya bantuan tersebut.
Sekretaris II Fungsi Politik Kedutaan Besar RI (KBRI) di Bangldesh Eka Wiediyantiningsih mengatakan, Pemerintah Bangladesh tidak bermaksud menolak bantuan kemanusiaan yang ingin dikirimkan sejumlah negara untuk masyarakat Rohingya yang mengungsi dari Myanmar. Pemerintah Bangladesh masih melakukan penjagaan dan meliht situasi dan kondisi keamanan di sekitar kamp pengungsian sebelum bantuan tersebut masuk dan disalurkan.
Kebijakan ini sempat membuat Pemerintah Bangladesh menutup akses bantuan dari negara lain, termasuk Indonesia. Namun, kedatangan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang melakukan komuniksi secara langsung akhirnya berbuah manis.
Pemerintah Indonesia boleh mengirimkan bantuannya untuk membantu masyarakat Rohingya. "Mereka sejauh ini juga sudah menerima bantuan GtoG (Goverment to Goverment) atau dari lembaga intensional yang sudah ada di sini (Bangladesh)," kata Eka, Sabtu (16/9).
Saat ini, KBRI juga sedang berkomunikasi agar tim assesment dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI bisa segera masuk untuk memetakan kondisi lapangan. KBRI berharap tim assesment ini bisa segera menginformasikan kebutuhan apa yang bisa segera disalurkan Pemerintah Indonesia, baik berupa barang ataupun relawan.
Untuk pendistribusian barang bantuan gelombang pertama dari Pemerintah Indonesia sudah mulai dikirimkan ke gudang logistik pemerintah daerah di Cox's Bazar. “Barang-barang tersebut kan dikontrol penggunannya bekerjasama dengan UNHCR. Diharap barang yang dikirim bisa segera digunakan masyarakat Rohingya yang saat ini membutuhkan sekali bantuan tersebut,” kata dia.
Kendati demikian, Pemerintah Bangladesh belum bisa membuka akses secara luas bagi lembaga lain dari sejumlah negara yang ingin mendapatkan akses memberikan bantun untuk masyarakat Rohingya. Eka menjelaskan, masuknya pengungsi Rohingya yang baru di kamp pengungsian karena konflik pada akhir Agustus membuat jumlah para imigran terus bertambah.
Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengeluarkan data per 11 September 2017, jumlah pengungsi yang berada di sekitar Cox’s Bazar mencapai 720 ribu orang. Data ini dihasilkan setelah ada pendataan yang menyebut bahwa pengungsi baru yang bereksodus ke Bangladesh melalui jalur perbatasan mencapai 320 ribu orang.
Sampai saat ini, masih banyak pengungsi yang terus berdatangan ke sekitar Cox's Bazar melalui berbagai akses. Pemerintah Bangladesh telah memperketat keamanan di sekitar kamp pengungsi agar kondisi di sekitarnya tetap stabil. "Dari informsi yang didapat, (masyarakat Rohingya) masih terus masuk," ujar Eka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
