REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Pemerintah Bangladesh dan Myanmar akan bekerja sama untuk memulangkan kembali lebih dari setengah juta pengungsi yang merupakan warga Rohingya, Senin (2/10). Kedua negara nantinya membentuk sebuah tim khusus.
Menteri Luar Negeri Bangladesh Abud Hassan Mahmod Ali mengatakan bahwa bersama dengan Myanmar, kedua negara sepakat bagaimana proses pemulangan warga Rohingya dapat dilakukan. Gelombang pengungsi yang berdatangan dari Myanmar ke Bangalesh telah menyebabkan krisis yang mengkhawatirkan banyak pihak, khususnya badan dunia.
"Kami menanti solusi damai untuk menyelesaikan krisis ini," ujar Ali usai melakukan pembicaraan dengan pejabat Myanmar Kyaw Tint Swe, Senin (2/10).
Warga Rohingya menjadi pengungsi dengan melarikan diri ke Bangladesh sejak gelombang kekerasan terjadi kembali di Rakhine, Myanmar pada 25 Agustus lalu. Saar itu, terdapat serangan 30 pos keamanan polisi di area perbatasan kedua negara.
Pasukan militer Myanmar mengatakan ada ratusan orang yang diyakini kelompok militan asal Rohingya membawa senjata dan menggunakan bahan peledak untuk menyerang. Pertempuran dengan penyerang kemudian terus berlanjut.
Tak hanya itu, tentara Myanmar kemudian juga melakukan operasi keamanan di desa-desa yang menjadi tempat tinggal penduduk dari etnis tersebut di sejumlah desa dan wilayah Rakhine.Situasi di wilayah negara bagian itu semakin memburuk dengan adanya laporan pembakaran desa-desa yang menjadi tempat tinggal warga Rohingya di sana, khususnya di wilayah utara Rakhine, Maungdaw.
PBB memperkirakan lebih dari 507 ribu warga Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh. Ini menjadi salah satu gelombang migrasi tercepat dalam sejarah dunia yang terjadi akibat konflik. Badan dunia menyatakan ada kemungkinan terjadi pembersihan etnis yang merupakan bagian dari pelanggaran internasional, baik dalam tindakan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan.
Selama ini warga Rohingya yang menjadi salah satu etnis minoritas Myanmar kerap menjadi korban kekerasan. Lebih dari 140 ribu diantaranya yang tewas sejak terjadi konflik yang tepatnya berlangsung di Rakhine, wilayah negara bagian tempat mereka kebanyakan menetap.
Warga Rohingya tidak mendapat hak kewargangeraan di Myanmar. Mereka dianggap oleh pemerintah negara itu sebagai imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh, meski secara sejarah etnis itu telah berada di Rakhine sejak lama dan dapat diakui sebagai penduduk resmi wilayah tersebut.
Konflik yang terjadi di Rakhine pertama kali terdengar pada 2012 lalu. Saat itu, terjadi sebuah operasi militer yang dilakukan oleh tentara Myanmar di sejumlah desa yang ditempati oleh warga Rohingya di Rakhine.
Tindakan itu membuat lebih dari 120 ribu warga Rohinghya harus mengungsi di sejumlah kamp di Rakhine.Hingga kemudian kasus ini kembali mencuat pada Oktober 2016, di mana menyebabkan sekitar 70 ribu masyarakat etnis itu melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari operasi militer Myanmar.
Pemerintah Myanmar telah mengakui bahwa setidaknya 176 desa di Rakhine yang menjadi tempat tinggal warga Rohingya saat ini benar-benar tidak dihuni. Mereka seluruhnya diperkirakan telah melarikan diri.
Sejumlah pihak dari PBB yang telah melakukan kunjungan ke Rakhine juga mengatakan bahwa wilayah-wilayah yang menjadi permukiman warga Rohingya benar-benar sepi. Maungdaw salah satunya bahkan disebut menjadi seperti kota hantu.
"Maungdaw benar-benar terasa seperti kota berhantu, seakan tidak ada seorang manusia pun yang menempatinya," kata Duta Besar Swiss Paul Seger yang melakukan kunjungan ke Rakhine beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
