REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Perdana Menteri Palestina, Rami al-Hamdallah mengatakan, pemerintahannya siap untuk bekerja atau berkantor di Jalur Gaza. Ia menekankan tidak akan ada negara merdeka dan juga tidak akan didirikan sebuah negara Palestina tanpa Gaza tercakup di dalamnya.
Hamdallah meminta Hamas yang telah mengendalikan Gaza selama10 tahun untuk menanggapi inisiatif Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Yakni membubarkan komite administratif dan memungkinkan pemerintah Palestina untuk bekerja guna mengakhiri serta memulihkan persatuan nasional.
"Ada pemerintahan de facto di Gaza sejak 2007 dan prosedurnya bersifat politis. Akhir dari pemerintahan ini merupakan langkah menuju akhir dari perpisahan. Kami siap berangkat ke Gaza untuk bekerja, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemerintah lain yang dijalankan oleh Hamas?" kata Hamdallah seperti dikutip laman Asharq Al-Awsat, Rabu (2/8).
Ia menegaskan, upaya untuk memisahkan Gaza dari Palestina tidak akan berhasil. Hamdallah juga menekankan bahwa menetapkan kondisi sebelum membubarkan komite administratif akan menghambat upaya rekonsiliasi antara pemerintah Palestina dan Hamas.
Hamdallah mencatat bahwa pemerintahan Palestina telah mempertahankan dukungan finansialnya ke Gaza. Dalam sebulan, pemerintahan Palestina di Ramallah membayar sekitar 70-80 juta shekel untuk kebutuhan hidup di Gaza.
Menanggapi hal tersebut, juru bicara Hamas, Hazem Qassem mengatakan, masalah yang sedang berlangsung tidak ada hubungannya dengan komite administratif seperti yang ditekankan Hamdallah. Ia mencatat bahwa pemerintah Palestina tidak memenuhi tugasnya sejak didirkan pada Juni 2014.
Pejabat Hamas mengungkapkan, pembicaraan berulang-ulang mengenai pembubran komite administrative ditujukan untuk menyesatkan opini publik. Hamas pun menekankan bahwa krisis di Gaza akan diselesaikan ketika Mahmoud Abbas menghapus semua tindakan hukuman terhadap Gaza.
Qassem pun mendesak pemerintah Palestina untuk menjalankan tugasnya terhadap Gaza dan menyelesaikan pelaksanaan perjanjian rekonsiliasi. Yakni dengan menyerukan sebuah pertemuan antara kepemimpinan sementara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Dewan Legislatif, serta menggelar pemilihan yang benar-benar menyeluruh.
Qassem mengungkapkan, Hamas siap untuk membubarkan komite admnistratif. Hal itu akan dilakukan jika Abbas menerapkan langkah-langkah tersebut dan mencabut semua sanksi terhadap Jalur Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
