Ahad 08 Oct 2017 18:52 WIB

Hamas Gabung Fatah di Pemerintahan Persatuan Nasional

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Elba Damhuri
Foto dengan teknik 'slow shutterspeed' Seorang warga Kota Deir Al Balah di Jalur Gaza memainkan kembang api dengan memutarnya di atas kepala.
Foto: MOHAMMED SABER/REUTERS
Foto dengan teknik 'slow shutterspeed' Seorang warga Kota Deir Al Balah di Jalur Gaza memainkan kembang api dengan memutarnya di atas kepala.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Hamas telah mengumumkan akan menjadi bagian dari pemerintahan persatuan nasional Palestina yang akan segera dibentuk. Pembentukan pemerintahan tersebut merupakan hasil rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas.

Fatah dan Hamas akan menangani rincian pemerintahan persatuan nasional ini saat mereka bertemu di Kairo, Mesir. Ini akan membantu membuka jalan untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

Pejabat Hamas yang bertanggung jawab atas hubungan nasional, Hussam Badran, mengatakan pemerintah persatuan nasional berarti adanya partisipasi sebenarnya dari semua faksi Palestina yang aktif, dimulai dengan Hamas.

"Ini merupakan hak setiap orang. Sebenarnya, ini adalah tugas pada tahap ini. Rakyat kita pantas memilih siapa yang harus memimpin mereka," kata Badran, seperti dilaporkan laman Asharq Al-Awsat, Ahad (8/10).

Mekanisme untuk melawan dan menghadapi pendudukan Israel, kata dia, harus dilakukan selama fase ini.

Anggota politbiro Hamas, Khalil al-Hayyah, mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi proses rekonsiliasi Hamas dan Fatah. Terlebih lagi jika keyakinan untuk mencapai kemitraan dan kerja sama tersedia.

"Kami menuju rekonsiliasi Palestina dengan pikiran terbuka yang akan membantu mengantisipasi pertemuan Kairo berjalan sukses," ucap al-Hayyah.

Ia menilai ada kesempatan nyata untuk mengakhiri perpecahan Palestina. Tapi salah jika menempatkan hambatan sebelum dialog dimulai.

Al-Hayyah mengungkapkan Hamas percaya seharusnya hanya ada satu otoritas, dewan pemerintah, dan legislatif yang akan mewakili setiap warga Palestina. Pemerintahan ini harus bisa mengatur hidup warga Palestina dengan prinsip melayani dan mendukung warga negara dan tidak dengan mengorbankan kepentingan Palestina.

Fatah dan Hamas memang telah menempuh upaya rekonsiliasi setelah berselisih selama satu dekade. Perwakilan keduanya akan menghadiri perundingan di Kairo untuk membahas beberapa hal. Pembahasan itu antara lain nasib mantan pegawai pemerintah Hamas, masalah perbatasan, keamanan, dan penyeberangan. (Kamran Dikarma)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement