Senin 04 Dec 2017 15:50 WIB

Rofi: Yerusalem tak Bisa Jadi Ibu Kota Israel

Rep: Marniati/ Red: Teguh Firmansyah
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar.
Foto: DPR RI
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar menilai rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donanld Trump yang mendukung pemindahan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sangat kontrproduktif dalam penyelesaian konflik Palestina. Hal tersebut bertentangan dengan resolusi internasional, dan akan membuat ketegangan di Timur Tengah. Ia pun meminta PBB bersikap tegas terhadap Trump.

"Memindahkan ibukota Israel ke Yerusalem sesungguhnya akan semakin meningkatkan konflik dan ketegangan yang berkepanjangan di Timur Tengah. Hal ini disebabkan karena Yerusalem merupakan salah satu episentrum perjuangan utama bagi bangsa Palestina, karena adanya Al Quds" ujar Rofi Munawar dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id Senin (4/12).

Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan, relokasi kedutaan besar AS bersamaan dengan rencana menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan salah satu janji kampanye Trump saat pemilihan Presiden. Tapi ironisnya kebijakan luar negeri AS ini secara faktual sangat merugikan dan tidak mempertimbangkan kepentingan Palestina.

"Trump selama ini telah secara jelas menjadikan Yerusalem dan Palestina sebagai komoditas kampanye dalam pemilihan presiden, hal ini dilakukan sebagai cara mencari dukungan dari kalangan Yahudi" kata Anggota DPR RI asal Fraksi PKS ini.

Rofi juga menjelaskan Yerusalem tidak bisa dijadikan ibu kota oleh israel karena resolusi yang telah dikeluarkan oleh Komite Warisan Budaya Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) yang memutuskan hilangnya kedaulatan Israel atas Kota Al-Quds (Yerusalem) yang diduduki. Selain itu juga, bagi umat Islam keberadaan Yerusalem memiliki sejarah panjang dalam proses perjuangan melawan israel.

"Komunitas internasional dan PBB harus bersikap tegas terhadap rencana Donald Trump ini. Adapun OKI harus mengambil inisiatif yang lebih proaktif dalam menanggapi isu ini" tambah rofi.

Sebagaimana diketahui, Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Maliki pada Ahad (3/12) mendesak Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera menggelar rapat untuk membahas situasi politik terkini di Yerusalem. Seruan tersebut ia sampaikan menyusul laporan yang menyebutkan bahwa Presiden AS Donald Trump kini sedang bersiap untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement