REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Otoritas berwenang Cina mengumpulkan sampel DNA, sidik jari dan data biometrik lainnya dari setiap penduduk di wilayah Xinjiang.
Seperti dilansir The Guardian, Rabu (13/12), Human Rights Watch mengatakan pejabat juga membangun database pemindaian iris dan golongan darah setiap orang yang berusia antara 12 dan 65 di Xinjiang. Xinjiang merupakan rumah bagi lebih dari 11 juta orang Uighur, minoritas Muslim Turki. Mereka sering menjadi korban kekerasan.
Menurut Human Rights Watch, data tersebut dapat digunakan untuk pengawasan orang-orang karena etnisitas, agama, pendapat atau hak-hak lain yang dilindungi seperti kebebasan berbicara. Pengumpulan data dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Masih belum jelas apakah pasien mengetahui bahwa ujian tersebut juga dirancang untuk mentransmisikan data biometrik ke polisi.
Meskipun pengecekan ini secara resmi bersifat sukarela, namun salah seorang penduduk Uighur mengatakan tokoh lokal telah menuntut agar mereka berpartisipasi dalam pengecekan tersebut. Media lokal juga menyebutkan para pejabat bekerja keras untuk meyakinkan warga agar berpartisipasi.
Menurut kantor berita Xinhua, hampir 19 juta orang telah mengikuti ujian kesehatan, yang dijuluki Physicals for All, pada 2017. "Bank data yang bersifat wajib dari biodata seluruh populasi, termasuk DNA, adalah pelanggaran berat terhadap norma hak asasi manusia internasional," kata Direktur Human Rights Watch Cina, Sophie Richardson.
Ia mengatakan, hal ini akan semakin mengganggu jika dilakukan dengan diam-diam, dengan alih-alih program perawatan kesehatan gratis.
"Pihak berwenang Xinjiang harus mengganti nama proyek ujian fisik mereka dengan 'Privacy Violations for All', karena permintaan izin dan pilihan sebenarnya tampaknya tidak menjadi bagian dari program ini," tambahnya.
Pejabat di wilayah tersebut mengklaim bahwa skema ini dimaksudkan untuk memperbaiki kebijakan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Mereka juga mengatakan hal ini untuk mewujudkan stabilitas sosial, ungkapan yang biasa digunakan untuk menggambarkan tindakan keras terhadap kritikus pemerintah.
Human Rights Watch menerangkan dalam upaya besar mengumpulkan data biometrik dari jutaan penduduk, polisi di Xinjiang membeli rangkaian DNA dari perusahaan AS Thermo Fisher Scientific.
Perusahaan tersebut menolak untuk secara langsung mengatakan produknya digunakan di Xinjiang. "Kami mengharapkan semua pelanggan kami untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang sesuai dan praktik terbaik standar industri," kata perusahaan tersebut
Pengumpulan data biometrik juga berlaku untuk orang-orang yang berasal dari Xinjiang yang telah pindah ke bagian lain Cina. Mereka diminta untuk mengirimkan informasinya secara lokal.
Xinjiang adalah salah satu bagian Cina yang paling dikontrol ketat. Pasukan bersenjata berat di jalan-jalan kota adalah pemandangan yang biasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
