REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yerusalem, menurut OKI, tetap menjadi ibu kota abadi Palestina.
"Mengulangi penolakan kami terhadap keputusan ilegal Presiden Amerika Serikat (AS) untuk mengakui Al-Quds (Yerusalem) sebagai ibu kota Israel. Menolaknya karena secara hukum tidak berlaku dan batal, serta melanggar resolusi legitimasi internasional," kata OKI dalam komunikenya seusai menggelar KTT Luar Biasa ke-7 di Istanbul, Turki, pada Jumat (18/5) lalu.
OKI menilai diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh AS merupakan upaya yang disengaja untuk merusak semua prospek perdamaian serta mengancam perdamaian dan keamanan internasional. "Menegaskan kembali posisi kita bahwa Al-Quds (Yerusalem) akan tetap menjadi ibu kota abadi Palestina dan bahwa peresmian Kedutaan Besar AS di Al-Quds tidak mengubah status hukum Kota yang diduduki atau melegitimasi aneksasi ilegal oleh Israel," ujar OKI.
KTT Luar Biasa OKI ke-7 digelar dalam rangka membahas eskalasi terbaru di perbatasan Jalur Gaza yang telah menewaskan puluhan warga Palestina. OKI mengecam tindakan represif dan brutal yang dilakukan pasukan keamanan Israel di wilayah tersebut.
Dalam kombinasi foto ini, warga Palestina melancarkan aksi protes di dekat perbatasan Israel dan Jalur Gaza pada Senin, 14 Mei 2018 (foto kiri) dan pada hari yang sama para pejabat Israel: Sara Netanyahu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner, dan Putri Presiden AS Donald Trump, Ivanka Trump dari kiri ke kanan) bertepuk tangan pada upacara pembukaan kedutaan AS di Yerusalem.
OKI menyerukan Dewan Keamanan, Majelis Umum, Sekretaris Jenderal, dan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB serta pelapor khusus dari Komisaris Tinggi PBB untuk HAM mengambil tindakan yang diperlukan. Terutama membentuk komite penyelidikan internasional guna mengusut kekerasan dan kejahatan yang terjadi di Jalur Gaza.
OKI berharap dapat segera dilakukan dan komite tersebut dapat menentukan kesalahan para pejabat Israel, lalu mengakhiri impunitas para pelaku. "Menyerukan Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, dan Dewan HAM untuk menegakkan tanggung jawab mereka dalam hal ini dan mengundang semua negara untuk memobilisasi upaya mereka untuk membawa masalah ini ke dalam agenda Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan HAM segera," kata OKI dalam komunikenya.
Sedikitnya 65 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel sejak demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel digelar pada Senin (14/5). Ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam rangka menentang pembukaan kedubes AS di Yerusalem.
Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki Israel pasca Perang Arab-Israel tahun 1948.
Aksi di perbatasan Gaza-Israel sendiri sebenarnya telah dilaksanakan sejak akhir Maret lalu. Dengan insiden penyerangan terbaru awal pekan ini, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan pasukan Israel telah mencapai lebih dari 100 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
