REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel menuduh lembaga Uni Eropa mendanai organisasi non-pemerintah (LSM) yang mempromosikan gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS). Ia meminta dukungan UE untuk mengakhiri pendanaan tersebut.
Kementerian Urusan Strategis dan Diplomasi Publik Israel menerbitkan laporan setebal 40 halaman terkait pendanaan BDS. Kementerian menempatkan lingkup bantuan tersebut kepada kelompok-kelompok Eropa dan Palestina sekitar lima juta euro pada 2016.
Menurut laporan Israel, belasan LSM yang mempromosikan BDS, menerima uang itu telah menentang kebijakan Uni Eropa. Israel mengatakan jutaan euro disalurkan kepada LSM melalui pihak ketiga yang menerima bantuan Uni Eropa.
Dalam uraiannya tentang delegitimisasi anti-Israel, laporan itu memasukkan seruan berbagai LSM untuk memboikot perusahaan-perusahaan Israel dan asing yang memiliki hubungan dengan permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina. Uni Eropa, dan banyak negara, menganggap permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, sebagai ilegal. Israel membantah anggapan tersebut.
Laporan kementerian itu termasuk seruan agar Uni Eropa segera menghentikan pendanaan untuk organisasi yang mempromosikan BDS. Penelitian tersebut menyebut sebuah LSM Norwegia dan dua penerima dana Uni Eropa dari Palestina memiliki hubungan dengan kelompok yang dianggap oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Israel sebagai organisasi teroris.
Norwegia People's Aid menerima 1,76 juta euro dari Uni Eropa pada 2016. Kelompok, yang juga memperoleh pendanaan dari badan pengembangan USAID, didenda 2 juta dolar AS bulan lalu oleh Amerika Serikat.
Israel telah lama mengecam kelompok-kelompok BDS yang ingin mengisolasi Israel atas kebijakan terhadap Palestina. Delegasi Uni Eropa di Israel mengatakan pihaknya belum menerima komunikasi pemerintah Israel mengenai masalah tersebut. Tetapi Uni Eropa akan senang untuk meninjau setiap informasi relevan yang diterima mengenai kegiatan yang didanai Uni Eropa. "Uang dari anggaran Uni Eropa hanya dapat dihabiskan untuk tujuan yang dikontrak, di bawah aturan transparansi yang ketat dan tunduk pada persyaratan pengawasan yang luas," kata pernyataan dari kantor delegasi. Untuk itu, Uni Eropa meyakini bahwa pembiayaan Uni Eropa tidak mendukung terorisme atau kegiatan BDS, seperti yang dinyatakan dalam laporan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
