REPUBLIKA.CO.ID, PBB, NEW YORK -- Dewan Keamanan (DK) PBB pada Rabu (26/11) mengutuk keras meningkatnya kerusuhan di Libya, dan mendesak dilancarkannya upaya konstruktif guna melanjutkan proses politik banyak pihak guna mengatasi tantangan keamanan dan politik di sana.
Di dalam pernyataan pers yang dikeluarkan di Markas PBB, New York, anggota DK menyampaikan "keprihatinan sangat besar" mereka mengenai situasi yang memburuk dan dampaknya terhadap kestabilan dan perdamaian regional. Mereka menyampaikan dengan keprihatinan serangan belum lama ini terhadap prasarana sipil dan pemerintah.
"Anggota Dewan Keamanan dengan keras mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan pelecehan di Libya, penggunaan kekerasan terhadap warga sipil dan lembaga sipil serta intimidasi terhadap masyarakat, termasuk personel PBB. Mereka mengutuk upaya untuk mengintimidasi dan menghalangi fungsi layak lembaga keuangan di Libya," kata pernyataan tersebut.
Badan 15-anggota itu, yang menggaris-bawahi bahwa tak ada penyelesaian militer bagi krisis saat ini, mendesak semua pihak agar terlibat secara konstruktif dengan upaya Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB Bernardino Leon untuk "melanjutkan proses politik banyak pihak dengan tujuan menangani tantangan keamanan dan politik yang dihadapi negeri tersebut.
Badan paling tangguh di PBB itu menekankan berdasarkan Resolusi 2174 (2014) Komite Sanksi siap menjatuhkan sanksi atas "siapa saja yang mengancam kestabilan, perdamaian atau keamanan di Libya atau menghalangi atau membahayakan keberhasilan penuntasan peralihran politiknya".
Sejak aksi perlawanan 2011, yang menggulingkan orang kuat Muammar Gaddafi, kerusuhan di kalangan kelompok bersenjata telah tersebar luas di negara Afrika Utara itu sehingga menimbulkan krisis kemanusiaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
