REPUBLIKA.CO.ID, MANILA--Pejuang Muslim di Filipina pada Senin mendesak pemerintahnya menarik pernyataan, yang menuduh mereka pelaku pemboman bus, yang dapat menggagalkan pembicaraan perdamaian, yang akan dilanjutkan pada bulan ini. Juru bicara Kubu Pembebasan Islam Moro (MILF) Von al Haq mengatakan banyak tanggapan Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin bertujuan menyudutkan mereka, mendahului kelanjutan dari perundingan tersebut.
"Pengumuman itu cenderung mengacaukan nama baik MILF dan merusak pembicaraan perdamaian," kata al Haq kepada kantor berita Prancis AFP melalui wawancara telepon dari markasnya di bagian selatan pulau Mindanao. "Kami sudah siap duduk bersama pemerintah, tapi pernyataan tersebut harus dicabut dulu," tambahnya.
Al Haq mengatakan MILF telah mengirim surat protes resmi atas tuduhan itu kepada panitia bersama, yang memantau kesepakatan genjatan senjata di antara kedua pihak tersebut. "Kami menyangkal segala keterlibatan anggota kami," katanya.
Gazmin pada pekan lalu mengatakan pemerintah tidak menghilangkan kemungkinan bahwa MILF mungkin terlibat pemboman bus, yang menewaskan sembilan orang di propinsi Maguindanao, Filipina selatan, pada bulan lalu. Tapi, Gazmin pada Senin bersikeras bahwa sudah alami penyelidik akan melihat kemungkinan beberapa pihak pembelot dalam MILF, yang berhubungan dengan pelaku pemerasan, menyasar perusahaan bus di selatan.
"Mereka adalah musuh negara. Bila musuh negara, Anda akan selalu di dalam daftar tersangka," kata Gazmin kepada wartawan. Meski demikian, ia menyatakan tidak ada bukti kuat, yang menunjukkan pemimpin MILF terlibat langsung dalam serangan tersebut. Ketika ditanya keyakinannya akan kesepakatan perdamaian dengan MILF, Gazmin menjawab, "Ya, kami yakin."
MILF, yang memiliki 12.000 anggota, sejak 1978 melancarkan pemberontakan untuk memisahkan diri sebagai negara Muslim di wilayah selatan dari negara dengan mayoritas warga negara Katolik Roma. Perjuangan itu telah menyebabkan 150.000 orang tewas, tapi pejuang mengatakan mereka terbuka untuk merundingkan kesepakatan politik dengan pemerintah sebagai ganti dengan kekuasaan tersendiri terbatas.
Ketua penasihat perdamaian untuk Presiden Filipina Benigno Aquino mengatakan pembicaraan tersebut akan berlanjut pada bulan ini di Malaysia, yang telah setuju menjadi penengah perundingan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
