REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO--Indonesia menjadi salah satu negara pengamat referendum Sudan selatan yang akan berlangsung Ahad (9/12) untuk menentukan nasib wilayah tersebut apakah tetap menjadi bagian dari Republik Sudan atau membentuk negara baru.
"Sebagai negara sahabat baik, Indonesia berinisiatif untuk menjadi pengamat ferendum Sudan Selatan bersama dengan pengamat-pengamat dari berbagai negara dan organisasi nasional, regional dan internasional," kata Duta Besar RI untuk Sudan, Sujatmiko, kepada ANTARA Kairo, Jumat.
Pemerintah Indonesia menunjuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Khartoum untuk mengemban misi sebagai pengamat tersebut, kata Dubes Sujatmiko.
Menurut Kepala Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya KBRI Khartoum, Muhammad Syafri, tim pengamat KBRI dibawah arahan Dubes Sujatmiko, mulai bertugas pada 7 Januari hingga diumumkannya hasil referendum tersebut pada awal Februari 2011.
Misi pengamat dari KBRI terdiri atas dua tim pengamat yang masing-masing akan mengemban tugas di dua kota besar, yaitu di ibu kota Khartoum dan kota utama Sudan selatan, Juba, katanya.
Dubes Sujatmiko mengutarakan, keikutsertaan Indonesia sebagai pengamat ini mendapat sambutan positif dan apresiasi dari Pemerintah Sudan, mengingat Indonesia juga memiliki pengalaman serupa di masa lalu.
Referendum Sudan selatan merupakan pelaksanaan dari kesepakatan perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak separatis Sudan selatan, Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (Sudan People's Liberation Movement/SPLM) pada tahun 2005.
Perjanjian perdamaian tersebut mengakhiri perang saudara yang berkecamuk di kawasan itu sejak tahun 1983. Pemerintah Sudan dan para pemimpin Sudan selatan telah menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan referendum yang lancar, tertib dan aman.
Kedua pihak juga telah berikrar untuk menerima apa pun hasil referendum penentuan nasib tersebut.
Selain Indonesia, sejumlah negara sahabat Sudan juga menjadi mengambil bagian sebagai pengamat referendum tersebut, antara lain Mesir, Libia, Cina, Malaysia dan Afrika Selatan.