REPUBLIKA.CO.ID, LONDON-- Inggris mendesak masyarakat internasional mengambil tindakan bersama terhadap semua aset mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, yang disimpan di luar negeri, Ahad.
Menteri Usaha Inggris Vince Cable juga mengingatkan bahwa pemerintah Inggris akan mengambil langkah terhadap semua bank negerinya, yang terlibat membantu Mubarak memindahkan dana secara tidak wajar.
"Saya menyadari Mubarak tidak memiliki aset besar di sini, tapi ada kebutuhan jelas untuk melakukan tindakan bersama mengenai hal tersebut," kata Cable kepada BBC. "Akan menjadi sia-sia bila satu pemerintah bekerja sendiri, tapi kita harus memperhatikan hal tersebut. Itu juga tergantung pada apakah dananya didapatkan secara ilegal atau diterima secara tidak benar," katanya.
Cable menambahkan bahwa ia akan khawatir bila sejumlah bank berurusan secara tidak wajar berkaitan dengan dana milik Mubarak, yang mundur pada Jumat setelah mendapat protes 18 hari.
Kepala Office of Serious Fraud, Richard Alderman, secara terpisah mengindikasikan bahwa pihak berwenang sudah melakukan pelacakan aset Mubarak dan mantan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali, yang terusir pada bulan lalu.
"Masyarakat mengharapkan kami mencari beberapa dari dana tersebut bila kami mengetahui hal tersebut dan berusaha mengembalikan uang yang merupakan hak rakyat negara terkait," kata Alderman kepada "Sunday Times".
Swiss pada Jumat memerintahkan pembekuan terhadap segala aset milik Mubarak dan pengikutnya, meski tidak langsung jelas apakah aset tersebut memang ditemukan di negeri tersebut. Langkah pembekuan juga dilakukan terhadap aset Ben Ali pada bulan lalu, yang menyebabkan blokade dana "puluhan juta" dolar di Swiss dan menunggu tindakan hukum hingga pemerintah Tunisia pulih, kata pejabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
