REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Utusan delegasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (1/5) kemarin mengunjungi Rakhine Myanmar, tempat ratusan ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari kekerasan yang dipimpin militer negara tersebut. Para anggota delegasi mengatakan mereka akan berupaya membantu para pengungsi kembali dengan cepat dan aman ke rumah mereka di sana.
Sekitar 700 ribu warga Rohingya melarikan diri dari daerah yang bermasalah ke kamp-kamp kumuh di Bangladesh tahun lalu. Pelarian warga Rohinya ini dipicu aksi tentara Myanmar yang melancarkan tindakan brutal menyusul serangan pemberontak di pos-pos keamanan.
Baca juga, 76 Warga Rohingya Terdampar di Bireuen
Televisi negara menunjukkan para duta besar berkeliling daerah perbatasan. Bepergian dengan helikopter, mereka mengunjungi dua desa, satu pusat transit dan satu kamp penerimaan, di mana pengungsi yang kembali pada awalnya akan ditampung.
Mereka juga bertemu dengan anggota kelompok berbeda yang terkena dampak kekerasan dan pergolakan, termasuk Rakhine Budha, Hindu dan beberapa Muslim Rohingya yang tidak melarikan diri. Para duta besar mengunjungi pengungsi di Bangladesh selama akhir pekan, dan pada hari Senin (30/4) sebelumnya mengadakan pembicaraan dengan pejabat Myanmar, termasuk pemimpin negara itu, Aung San Suu Kyi, serta panglima militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Pada konferensi pers di ibukota Myanmar, Naypyitaw, sebelum terbang ke luar negeri, para duta besar mengingatkan pemerintah Myanmar tentang kewajibannya sebagai anggota PBB. Utusan itu mewakili 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB.
"Kami tidak meminta sesuatu yang baru kepada pemerintah Myanmar. Mereka adalah anggota PBB dan mereka adalah anggota dan partai negara bagian untuk banyak konvensi PBB. Kembalinya pengungsi harus sesuai dengan standar internasional," kata Mansour Al-Otaibi, salah seorang perwakilan dari Kuwait, Rabu (2/5).
Bangladesh dan Myanmar setuju pada bulan Desember untuk mulai memulangkan para pengungsi di bulan Januari, tetapi ada kekhawatiran di antara kelompok-kelompok hak asasi manusia dan Rohingya bahwa mereka akan dipaksa untuk kembali dan menghadapi kondisi yang tidak aman di Myanmar.
Dalam serangan balasannya di Rakhine terhadap personel keamanan, militer Myanmar dituduh melakukan pelanggaran HAM besar-besaran, termasuk pemerkosaan, pembunuhan, penyiksaan, dan pembakaran rumah-rumah Rohingya.
Muslim Rohingya menghadapi diskriminasi di Myanmar yang mayoritas warganya beragama Buddha. Sebagian besar juga terang-terangan menyangkal kewarganegaraan dan hak-haknya karena dipandang sebagai imigran di negara itu. Mereka diklaim secara ilegal telah meninggalkan Bangladesh, meskipun banyak yang menetap di Myanmar sejak beberapa generasi lalu.
"Pada dasarnya pesan yang kami sampaikan adalah sangat penting untuk meningkatkan kondisi keamanan bagi kembalinya para pengungsi, dan juga berkolaborasi dengan organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Gustavo Meza-Cuadra, duta besar Peru.
"Dan kami juga menyebutkan pentingnya penyelidikan mengenai apa yang terjadi di sini sebelum para pengungsi pergi ke Bangladesh."
Lembaga pengungsi AS dan Bangladesh baru-baru ini menyelesaikan sebuah nota kesepahaman yang mengatakan proses repatriasi harus aman, sukarela dan bermartabat, sesuai dengan standar internasional. Delegasi Dewan Keamanan telah meminta pemerintah Myanmar untuk menandatangani memorandum tersebut.
"Kami percaya bahwa jika nota kesepahaman dapat ditandatangani dengan cepat dan badan-badan PBB diberi akses tanpa syarat, itu akan menjadi hal terbaik untuk dilakukan dengan skala masalah," kata Karen Pierce, duta besar Inggris untuk PBB.
Sementara itu, wakil juru bicara PBB Farhan Haq mencatat sekitar 500 ribu etnis Rohingya masih tinggal di Rakhine, menghadapi diskriminasi dan marjinalisasi. Jumlah tersebut termasuk sekitar 130 ribu pria, wanita dan anak-anak yang terperangkap dalam kondisi yang mengerikan di kamp-kamp.
"Pembatasan yang keras terhadap kebebasan bergerak mereka tetap ada, sangat membatasi akses mereka terhadap perawatan kesehatan, pendidikan dan mata pencaharian," katanya.
“Ini adalah realitas yang harus diubah jika para pengungsi diharapkan untuk kembali.”
Dia juga menunjukkan bahwa banyak pengungsi Rohingya yang berlindung di Bangladesh, hidup dalam kondisi miskin dan menghadapi kesengsaraan lebih lanjut dengan risiko besar. "Permintaan internasional untuk bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi hanya 10 persen didanai," tambahnya.
Pemerintah Myanmar setuju mengizinkan Dewan Keamanan untuk berkunjung setelah sebelumnya menolak permintaan AS. Tim itu mengatakan pada bulan Maret lalu bahwa mereka menemukan bukti pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Kachin, Shan dan Rohingya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
