REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Perdana Menteri Cina, Li Keqiang menyinggung masalah stabilitas di Laut Cina Selatan dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Joko Widodo. Dalam keterangan pers itu, Li menerangkan Cina akan menjaga kawasan Laut Cina Selatan tetap aman bagi semua negara tetangga khususnya negara-negara di sekitar Asia Tenggara (ASEAN).
Li mengungkapkan, Cina dan negara di ASEAN merupakan bangsa yang masyarakatnya senasib dan sepenanggungan. Semua negara bersama-sama harus melindungi kawasan tersebut.
Selama ini, kata ia, Pemerintah Cina telah mempertahankan perdamaian di Laut Cina Selatan dan melindungi kebebasan bernavigasi di kawasan tersebut. "Jadi walau ada persilisihan dan perbedaan pendapat, kami mau mempertahankan kestabilan di kawasan (Laut Cina Selatan) ini," kata Li, Senin (7/5).
Baca juga, Jokowi: Cina Mitra Strategis Bagi Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah Cina secara diam-diam telah memasang rudal jelajah antikapal dan sistem rudal darat ke udara di tiga pos di barat Filipina di wilayah Laut Cina Selatan. Hal itu diungkapkan oleh seorang sumber yang memiliki pengetahuan langsung mengenai laporan intelijen Amerika Serikat (AS).
Langkah tersebut memungkinkan Beijing untuk memproyeksikan kekuatannya lebih lanjut di perairan yang disengketakan tersebut. Menurut sumber yang tidak menyebutkan namanya itu, pengkajian intelijen mengatakan bahwa platform rudal dipindahkan ke pos-pos terdepan di Kepulauan Spratly dalam 30 hari terakhir.
Namun hal ini mendapat banyak kecaman. Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop memperingatkan Cina agar tidak melakukan militerisasi di Laut Cina Selatan. Hal ini disampaikan Menlu Bishop menyusul laporan bahwa negara itu telah memasang sistem rudal di perairan yang dipersengketakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
