REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison harus memindahkan pengungsi anak-anak dari pusat penahanan di Nauru, pulau kecil di Pasifik. Hal ini disampaikan dua anggota parlemen independen pada Senin (22/10) sebagai imbalan mendukung pemerintahannya yang goyah dan akan mengubah kebijakan besar.

Pemerintah Australia senantiasa menolak mengizinkan pengungsi berperahu memasuki negaranya. Morrison siap kehilangan kelebihan satu kursi mayoritas di parlemen setelah pemilih daerah pemilihan pita biru Wentworth, Sydney, pada Sabtu menjauhi Partai Liberal yang berkuasa dalam pemilihan umum sela di tengah kemarahan atas penggulingan perdana menteri menteri Malcolm Turnbull baru-baru ini.

Meskipun penghitungan masih dilakukan, Morrison agaknya harus bergantung pada dukungan dari lima anggota independen di parlemen untuk mencegah mosi tidak percaya, yang dapat memicu pemilihan umum. Pemungutan suara berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Mei 2019.

Kerryn Phelps, yang berada di jalur kemenangan di Wentworth dalam pemilihan sela itu, menyatakan Morrison harus memperhatikan nasihat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan segera memukimkan pengungsi anak-anak, yang ditahan tanpa batas waktu di Nauru, pulau kecil di Pasifik.

"Urutan pertama pekerjaan adalah mengeluarkan anak-anak dari Nauru," kata Phelps kepada Sky News Australia, menggemakan tuntutan serupa dari anggota mandiri lain di parlemen, Cathy McGowan.

Australia banyak dikecam oleh PBB dan kelompok hak asasi manusia (HAM) karena menahan pencari suaka, yang mencoba mencapai pantainya dengan perahu, bahkan jika mereka dipastikan pengungsi, dan menjaga mereka di pusat penahanan lepas pantai di Nauru dan Papua Nugini.

Penahanan lepas pantai itu menjadi landasan kebijakan pemerintahan konservatif dan membantu memenangkannya dalam beberapa pemilihan umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika