Ahad 22 Oct 2017 12:48 WIB

Ratusan Ribu Warga Katalunya Tolak Penangguhan Otonomi

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Ani Nursalikah
Demonstran mendengarkan pidato Presiden Katalan Carles Puigdemont melalui ponsel di luar Palau Generalitat di Barcelona, Spanyol, Sabtu, 21 Oktober 2017.
Foto: AP Photo/Santi Palacios
Demonstran mendengarkan pidato Presiden Katalan Carles Puigdemont melalui ponsel di luar Palau Generalitat di Barcelona, Spanyol, Sabtu, 21 Oktober 2017.

REPUBLIKA.CO.ID, KATALUNYA -- Sekitar 450 ribu warga Katalunya berkumpul di Barcelona menentang keputusan penangguhan otonomi Katalunya. Massa protes kebijakan Pemerintah Spanyol yang berencana mengambil alih kelola administrasi kawasan tersebut.

Para demonstran membawa Estelada, bendera berbintang tunggal dan dua garis merah-kuning yang melambangkan kemerdekaan Katalunya. Massa memenuhi jalanan kota dan lapangan, sementara helikopter kepolisian Spanyol terbang di atas mereka.
 
"Kami Katalunya tidak takut. Kami akan bertahan lebih lama dari mereka," teriak seorang demonstran Octavi Marti menanggapi rencana pengambil alihan pemerintahan Katalunya oleh Spanyol seperti dilansir laman Aljazirah, Ahad (22/10).
 
Penduduk di kawasan protes tampak mendukung aksi massa. Kota dengan jumlah populasi 1,6 juta itu membenturkan pot dan panci di luar jendela rumah mereka untuk mengumumkan ketidaksenangan keputusan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy.
 
Aksi massa itu dikoordinasikan oleh Komite Pertahanan Referendum (CDR). Gerakan CDR kebanyakan dimotori oleh kaum muda dengan dukungan masyarakat segala usia. Mereka berpendapat, Katalunya resmi lahir pada 30 September lalu.
 
Warga Katalunya menggelar referendum pada 1 Oktober lalu. Pemungutan suara diambil untuk menentukan kemerdekaan Katalunya. Namun, pemerintah Spanyol tidak mengakui hasil referendum.
 
Pemimpin Katalunya, Charles Puigdemont lantas mendeklarasikan kemerdekaan. Menyusul hal itu, otoritas mengaktifkan pasal 155 konstitusi Spanyol terkait penangguhan otonomi Katalunya.
 
Pasal itu menyebut setiap masyarakat otonomi harus memenuhi kewajiban kepada negara Spanyol. Pemerintah pusat mungkin mengambil kekuasaan otonomi jika kewajiban itu gagal dipenuhi. Pemerintah Spanyol sepakat segera menggelar pemungutan suara di Katalunya untuk memilih pemimpin baru di kawasan itu.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement