REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO – Walau telah menelan korban nyawa dalam aksi protes Jumat lalu, Dewan Tinggi Militer (DTM) Mesir mengaku tidak menggunakan kekerasan dalam membubarkan ribuan warga yang menggelar demonstrasi.

Demonstrasi kembali pecah keesokan harinya, kini tuntutan mereka adalah pemberhentian Marsekal Tantawi dari jabatannya sebagai ketua DTM.

Untuk menjernihkan situasi, DTM menggelar konferensi pers yang diwakili anggota DTM Mayor Jenderal Adel Imarah, dan Asisten Menteri Pertahanan Mayor Jenderal Ismail Osman, pada Sabtu (9/4) malam. Adel menolak pihaknya telah menggunakan kekuatan untuk membubarkan unjuk rasa. “Kehadiran militer selama demonstrasi itu pun terbatas, cuma beberapa personel saja.  Tujuannya, untuk menenangkan situasi,” katanya.

"Pada pertengahan malam Jumat pukul 24.00 beberapa demonstran yang sejak protes 25 Januari tidak berunjuk rasa, berkumpul bersama. Mereka kemudian mendirikan tenda di tengah lapangan, di mana di dalamnya terdapat orang-orang yang menentang DTM. Dan DTM tidak menentang para demonstran atau pihak-pihak yang berseberangan,” lanjut Adel.

Adel menambahkan, seiring dengan bergulirnya waktu, para demonstran mengirimkan ajakan unjuk rasa melalui telepon genggam. Aparat keamanan memperingatkan tentang adanya jam malam, namun demonstran tak peduli. “Mereka tidak menanggapi dan terus duduk-duduk di tengah lapangan,” ujarnya.

Sekitar pukul 01:00, DTM mulai membubarkan para demonstran dan mengevakuasi mereka dari lapangan dan menangkap mereka yang menolak. DTM, kata Adel, tidak menggunakan senjata atau amunisi apapun, dan melaksanakan tugas mereka sambil menahan diri.

Sore esok harinya, sekitar 2000 kembali berkumpul di Tahrir Square, menuntut pemberhentian Marsekal Tantawi, ketua DTM, dan menyatakan pemerintahan militer tidak sah. Para demonstran menuntut dibentuknya Dewan Presiden yang berisi komponen sipil dari beberapa tokoh masyarakat untuk mengelola urusan negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika