REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Ribuan jurnalis Mesir, Rabu (4/5), menuntut kepresidenan untuk memecat menteri dalam negeri serta meminta maaf atas penyerbuan ke gedung perhimpunan jurnalis dan penahanan dua wartawan oposisi.
Tanpa mengindahkan penjagaan polisi di luar gedung, sekitar 3.000 jurnalis menghadiri pertemuan darurat untuk memprotes penangkapan hari Ahad terhadap Mahmoud El Sakka dan Amr Badr. Kedua jurnalis itu bekerja untuk laman oposisi, Bawabet Yanayer.
Penahanan terjadi pada saat pihak berwenang berupaya meredam aksi unjuk rasa yang meningkat terhadap Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Ratusan petugas dikerahkan di pusat Kairo setelah demonstrasi muncul bulan lalu terkait keputusan al-Sisi untuk menyerahkan dua pulau Laut Merah kepada Arab Saudi.
Ribuan demonstran menyebut 15 April sebagai "kejatuhan rezim", slogan dari gelombang kerusuhan Arab pada 2011.
Polisi membubarkan aksi-aksi protes yang lebih kecil dua pekan kemudian.
Para pejabat persatuan jurnalis mengatakan tindakan polisi terhadap perhimpunan mereka merupakan penyerbuan pertama kalinya terhadap organisasi itu selama 75 tahun terakhir. "Kami menuntut lembaga kepresidenan menyatakan maaf secara jelas kepada para jurnalis atas kejahatan menyerbu (gedung) serikat," kata pejabat serikat jurnalis, Karem Mahmoud. "Kami menuntut menteri dalam negeri dipecat karena ia adalah (sosok) utama yang bertanggung jawab atas krisis tersebut," ujarnya.
Juru bicara kepresidenan tidak bisa dihubungi Reuters untuk dimintai komentar. Sakka dan Badr, yang berada di penjara, tidak bisa dihubungi untuk berkomentar dan Reuters tidak dapat memastikan apakah mereka punya pengacara.
Juru bicara kementerian dalam negeri tidak bisa segera memberikan komentar soal demonstrasi pada Rabu.
Dengan menyanyikan "jurnalistik bukan kejahatan", para wartawan memutuskan untuk mengimbau surat-surat kabar mengosongkan halaman depan serta berhenti memuat nama Menteri Dalam Neger Magdy Abdel Ghaffar.
Mereka juga memutuskan untuk mengadakan pertemuan minggu depan guna membahas pengaturan rencana mogok jika tuntutan-tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Pada Senin, kejaksaan mengatakan, Sakka dan Badr sedang diperiksa antara lain karena "menyebarkan berita yang berdasar pada kebohongan" dan karena memiliki senjata api. Kementerian dalam negeri telah membantah bahwa petugas-petugasnya menyerbu gedung perhimpunan jurnalis, namun membenarkan bahwa pihaknya telah menangkap dua orang di dalam gedung itu.
Unjuk rasa dilakukan para jurnalis pada saat Sisi menghadapi kritik terkait perekonomian yang sulit serta banyak pertanyaan soal apakah ia terus mendapat dukungan publik yang luas hingga memungkinkannya meringkus ribuan penentangnya setelah ia merebut kekuasaan pada 2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika