REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO – Hosni Mubarak, presiden yang digulingkan setelah pemberontakan populer 18-hari, mengatakan akan bekerja sama dengan Jaksa Penuntut Umum selama penyelidikan kasus korupsi, namun akan membela diri melawan kampanye "distorsi, dusta dan fitnah ".
Dalam pidato pertamanya ke publik sejak dipaksa mundur dari jabatannya pada 11 Februari, Mubarak mengaku sakit karena "kampanye tidak adil" terhadap diri dan keluarganya. "Saya tidak bisa berdiam diri melihat kampanye hasutan terhadap saya," ujarnya dalam pesan audio yang telah direkam sebelumnya, yang disiarkan televisi Al-Arabiya, Ahad (10/4).
Menurut Mubarak, ia telah menyerah jabatannya sebagai presiden demi "kepentingan negara", dan telah memutuskan untuk “menjauhi politik’. Ia mengaku telah “berminggu-minggu" menunggu kejaksaan agung untuk melakukan investigasi, dan menegaskan dirinya tidak memiliki aset di luar negeri.
"Saya setuju menyerahkan surat tertulis demi membantu kejaksaan dan kementerian luar negeri untuk meminta pemerintah manapun di dunia untuk membongkar aset-aset saya di luar negeri sejak saya menjabat," katanya. "Saya ingin memastikan agar warga Mesir tahu bahwa saya hanya memiliki aset di rekening bank di dalam negeri.”
Mubarak menyatakan akan menyampaikan persetujuan tertulis kepada pihak-pihak berwenang yang memungkinkan mereka menyelidiki asetnya dan kemungkinan aset anggota keluarganya
di luar negeri. "Semua aset yang saya miliki dan milik anak-anak saya jauh dari tuduhan korupsi. Setelah proses hukum selesai, saya berhak secara hukum mengejar orang-orang yang terlibat dalam kebohongan dan distorsi terhadap saya," tegasnya.
Pesan ini direkam di kediaman Mubarak di Sharm El-Syaikh sehari sebelumnya. Ribuan orang berkumpul di Tahrir Square untuk memprotes pernyataan Mubarak, dan mengutuk penyangkalan tentang kesalahannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika