REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD – Perdana Menteri Irak Nouri Al-Maliki tidak lagi mengeluarkan ancaman akan memecat menteri kabinet yang berkinerja buruk, suatu tindakan yang berpotensi membuka pintu protes populer baru di negeri ini.

Maliki memberikan tenggat waktu 100 hari kepada kabinetnya untuk meningkatkan pelayanan dasar setelah serangkaian protes anti-pemerintah di seluruh Irak meledak pada Februari lalu. Dia berjanji akan menilai kemajuan mereka pada akhir periode, dan memperingatkan bahwa "perubahan akan dilakukan" pada kementerian yang gagal.

Sebenarnya batas waktu tersebut berakhir pada Selasa (7/6) kemarin, dan Maliki membatalkan ancamannya, bahkan meminta kesabaran rakyat dan tambahan waktu untuk memecahkan masalah. "Ada orang-orang yang ingin mengacaukan konsep program ini," kata Maliki.

"Mereka ingin mendorong rakyat untuk memaksa para menteri bertanggung jawab atas beberapa hal yang seharusnya membutuhkan lebih banyak waktu," imbuhnya.

Maliki memuji apa yang disebutnya kemajuan jangka pendek seperti proyek-proyek konstruksi baru yang bermunculan di seluruh Irak. "Masing-masing menteri memiliki rencana empat tahunan dan akan menjelaskan langkah apa yang ingin mereka lakukan dalam 100 hari mendatang," ujarnya.

Namun tidak jelas apakah reformasi sederhana ini akan menghentikan demonstrasi lebih lanjut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika