REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO – Rakyat Mesir kembali berunjuk rasa di Tahrir Square. Mereka menyerukan Dewan Tertinggi Militer (SCAF) agar menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.
Dua buah panggung besar didirikan di Tahrir Square sejak Jumat (7/10) pagi, sebagai pusat protes massal yang diprakarsai oleh sejumlah gerakan politik Mesir ini.
Demonstrasi yang disebut "Jumat Pulang ke Barak" ini didukung oleh sebagian warga Mesir, dan ditolak oleh sebagian lainnya. Belum jelas, seberapa banyak massa yang hadir dalam aksi ini.
Para pemrotes meminta SCAF agar menyerahkan kekuasaan kepada otoritas sipil, dan secepatnya menetapkan jadwal kepastian transisi dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka juga mengutuk perpanjangan Undang-Undang Darurat yang diberlakukan penguasa militer, dan digunakan untuk mengadili warga sipil.
Sebanyak 16 partai politik dan gerakan koalisi mendukung aksi tersebut, termasuk Koalisi Pemuda Revolusi, Front Demokratik 6 April, Asosiasi Nasional untuk Perubahan, dan Partai Kebebasan Mesir.
Sebagian kelompok mengirimkan undangan kepada warga agar berpawai dari masjid-masjid menuju Tahrir, sementara yang lainnya mempersiapkan panggung untuk shalat Jumat di tengah lapangan.
Namun seruan ini tak sepenuhnya diikuti warga Kairo. Diantara mereka yang menolak untuk ambil bagian termasuk Ikhwanul Muslimin, Partai Kebebasan dan Keadilan, serta Gerakan 6 April.
Namun, polisi dan pasukan militer tak terlihat di seputar Tahrir Square. Lalu lalang kendaraan juga bergerak lancar di tiap persimpangan jalan, meskipun terdapat ratusan demonstran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
