REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM - Para pejabat Israel, Senin (31/10), menolak dengan keras masuknya Palestina sebagai anggota ke-195 di Sidang Majelis Umum Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

Sebanyak 52 suara abstain dalam pemungutan suara yang diselenggarakan di markas besar organisasi itu di Paris. Dalam sidang itu, sebanyak 107 suara mendukung dan 14 suara menolak.

Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataannya menyebut keputusan itu sebagai sebuah langkah sepihak Palestina yang tidak akan membawa perubahan di lapangan tapi justru akan menghapus kemungkinan lebih jauh untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

"Israel tidak boleh dipermainkan, dari waktu ke waktu, sebagai parasit Timur Tengah," kata Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman, yang juga menentang langkah Palestina itu.

Lieberman, berdasarkan siaran Radio Israel, menambahkan rakyat Palestina harus membayar atas apa yang mereka kerjakan. Langkah-langkah sepihak itu harus menerima balasan yang jelas.

Palestina percaya pengakuan simbolis yang besar akan tetap membantu mereka dalam meraih kesempatan sebagai anggota penuh PBB sejak Presiden Palestian, Mahmoud Abbas, mengajukan keanggotaan negaranya ke badan dunia itu, pada 23 September.

Dengan mengutip pernyataan keempat anggota Kuartet Internasional untuk perdamaian Timur Tengah --AS, PBB, Uni Eropa, dan Rusia-- agar kedua pihak kembali berunding secara langsung, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan langkah Palestina di UNESCO, serta langkah-langkah serupa di badan-badan PBB, sama saja dengan penolakan terhadap upaya masyarakat internasional untuk memajukan proses perdamaian.

AS bersikap setali tiga uang.. "Tindakan hari ini akan mempersulit kemampuan kami untuk mendukung UNESCO," kata Wakil AS di UNESCO, David T Killion, kepada para wartawan setelah pemungutan suara berlangsung.

Pernyataan Killion tersebut mengisyaratkan penarikan dukungan dana AS kepada UNESCO. AS memberi dana sekitar 80 juta dolar AS, 22 persen dari pendanaan badan PBB itu. "Sikap AS telah jelas mengenai perlunya penyelesaian dua-negara, tapi satu-satunya cara ialah melalui perundingan langsung dan tidak ada jalan pintas, inisiatif seperti hari ini sangat kontraproduktif," kata Killion.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri tersebut menyiratkan kemungkinan Israel mungkin tidak akan lagi melakukan kerja sama dengan UNESCO akibat pemungutan suara tersebut. "Terkait dengan keputusan penerimaan Palestina sebagai anggota tetap UNESCO, Israel akan mempertimbangkan langkah berikutnya untuk kerja sama yang sedang berlangsung dengan organisasi itu," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika