REPUBLIKA, NEW YORK-- Sekjen PBB Ban Ki-moon, pada Selasa, menyeru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyerahkan pembayaran pajak terutang kepada pemerintah Palestina. Selain itu, Ban juga meminta Israel  menghentikan aktivitas permukiman di wilayah yang diduduki, kata jurubicaranya.

Sekjen PBB "menekankan perlunya untuk meredakan" ketegangan Israel-Palestina yang telah meningkat sejak tawaran Palestina untuk

menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata juru bicara Martin Nesirky. 

Sebelumnya, Ban telah berbicara dengan Netanyahu lewat telepon. Setelah UNESCO setuju untuk menerima Otoritas Palestina bulan lalu, Israel memotong pembayaran pendapatan PPN dan pabean yang dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina.

PBB memperkirakan sekitar penarikan bea cukai itu menghimpun 100 juta dolar per bulan. Israel juga mengumumkan persetujuan baru untuk pembangunan permukiman di wilayah Palestina wilayah yang dicaplok sejak 1967.

"Sekjen mengimbau kepada Perdana Menteri Netanyahu untuk segera

melanjutkan transfer pendapatan pajak dan bea cukai Palestina itu, sejalan dengan kewajiban hukum Israel," kata Nesirky.

"Dia juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang pengumuman perluasan lebih lanjut permukiman Israel, termasuk di Yerusalem Timur, yang melemahkan upaya perdamaian saat ini dan melanggar hukum internasional."

Ban mengatakan, Israel harus berkontribusi terhadap upaya untuk meredakan ketegangan "guna membuat situasi yang kondusif untuk dimulainya kembali perundingan langsung."

Pembicaraan antara kedua pihak telah dihentikan sejak September tahun lalu ketika negara Yahudi tersebut mengakhiri moratorium pembangunan perumahan di wilayah-wilayah pendudukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika