REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI - Milisi Libya dinilai berada di luar kendali dan menahan ribuan orang di pusat-pusat penahanan rahasia. Aksi itu dilakukan saat pemerintah sementara Libya berjuang menegaskan otoritasnya.
Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa meyebut kekerasan terakhir di Tripoli disebabkan permasalahan di Benghazi dan Bani Walid. Pejabat PBB mengatakan lebih dari 8.000 pendukung pro-Qaddafi ditahan dan disiksa oleh kelompok-kelompok milisi. Terdapat empat korban tewas dalam bentrokan di Bani Walid pada Senin lalu.
Kepala HAM PBB, Navi Pillay, mengungkapkan keprihatinanya mengenai tahanan yang ditahan. "Sebagian besar tahanan dituduh sebagai loyalis Qaddafi dan mencakup warga sub-Sahara Afrika," katanya.
Menurut dia, situsi itu terjadi karena kurangnya pengawasan otoritas pusat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Pillay mendesak pihak berwenang untuk mengambil alih kontrol penjara informal, meninjau kasus, dan berurusan dengan para tahanan dalam kerangka hukum.
Ia mendesak penjara berada di bawah kendali kementrian kehakiman dan kantor jaksa penuntut umum. Ia meminta para tahanan bisa dibebaskan atau menerima putusan yang adil.
Utusan PBB Libya, Ian Martin, mengatakan kepada DK di New York, bentrokan antara pasukan Bani Walid dan revolusioner dilaporkan secara salah karena menyebut pro-Qaddafi sudah merebut kembali pasukan kota.
Menurutnya, milisi bertanggung jawab atas bentrokan mematikan di Tripoli dan kota-kota lain pertempuran di bulan ini. "Rezim Qaddafi mungkin telah digulingkan, tetapi kenyataan pahit adalah bahwa rakyat Libya terus hidup dalam bayang-bayang Gaddafi ," kata Martin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika