REPUBLIKA.CO.ID, BAMAKO – Pemimpin kudeta Mali, Kapten Amadou Haya Sanogo, mengumumkan akan mengembalikan Konstitusi 1992 dan berencana mengadakan pemilihan umum, Ahad (1/4).
Sanogo mengatakan akan mengatur konvensi nasional untuk menyetujui pemerintahan transisi. Ia juga akan mengatur pemilihan yang bebas dan adil.
Namun, ia belum mengatakan kapan konvensi dan pemilihan umum akan dilaksanakan atau apakah ia akan tetap menjadi presiden selama masa transisi. Sanogo mengumumkan hal tersebut usai pemberontak Tuareg memasuki dan menguasai Kota Timbuktu.
Kelompok pemberontak Tuareg mengambil keuntungan dari kekacauan yang melanda Mali usai kudeta. Mereka berhasil menguasai Kota Kidal Jumat lalu. Mereka juga berhasil menguasai Kota Gao yang berada sekitar 1.200 kilometer dari Ibukota Bamako.
Seorang penduduk Timbuktu mengatakan, para pemberontak berhasil memasuki kota setelah baku tembak sengit. Mereka juga mendatangi satu persatu rumah dan meminta penduduk untuk tenang.
Mali yang pernah jadi model negara demokrasi di Afrika Barat jatuh dalam krisis pada 21 Maret lalu, setelah tentara pemberontak menyerang istana presiden. Sanogo memilih bertahan, dan ia mengumumkan dirinya mengambil alih pemerintahan.
Ahli hukum dari Universitas Bamako, Malick Sarr, mengatakan perkataan Sanogo merupakan kontradiksi. Jika Konstitusi 1992 dikembalikan, secara logis presiden bisa menjadi kepala negara lagi.
Menurut Sarr, mungkin para pengkudeta mengacu pada salah satu pasal di konstitusi tersebut. Pasal itu menyebutkan jika presiden tidak mampu menjalankan fungsinya, maka 25-45 hari setelahnya adalah masa transisi sebelum pemilihan umum diadakan.
Namun, pasal tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa transisi dipimpin oleh kepala dewan nasional yang akan menjabat presiden sementara. Ketika ditanya wartawan apakah ia menganggap dirinya presiden, Sanogo menghindar dari pertanyaan dan memilih pergi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
