REPUBLIKA.CO.ID, LIBYA - Masyarakat Libya akan melakukan pemilihan suara pertama secara nasional pada Sabtu (7/7) setelah hampir setengah abad berada dalam pemerintahan otoriter Muammar Gadafi.
Pemilihan suara akan memilih 200 pejabat yang akan membuka lembaran baru dalam parlemen Libya. Sebanyak 3700 calon memegang kuat agenda mengenai islam.
Pemilihan suara dilakukan untuk ditujukan untuk membentuk komite baru dengan merancang sebuah konstitusi yang baru. Transisi ini akan dilakukan dan dipilih langsung oleh warga negara Libya sebagai upaya untuk meredakan sikap federalis, yakni pemboikotan suara yang dilakukan pada saat pemilihan. Pemilihan diawasi ketat oleh seluruh dunia yang mendukung demokrasi di Libya.
Namun diantara perasaan bahagia merasakan demokrasi, warga Libya juga merasa takut bahwa hal tersebut akan dibajak oleh milisi. "Ini merupakan awal baru bagi kami, kami sedang belajar demokrasi," ujar Tarek Mabrouk, seorang pemilik toko di Tripoli. "Kita semua bisa berharap ini bisa berjalan dengan baik, sehingga Libya bisa selangkah lebih maju,".
Setelah konstitusi baru disusun, referendum akan segera diselenggarakan. Untuk menetapkan sistem parlementer maka akan dilakukan pemilhan umum kembali dalam waktu enam bulan ke depan. Pemilu dirancang untuk menghasilkan sebuah pemerintahan yang kuat untuk melawan pemerintahan pemberontak saat ini.
Hasil yang mencapai kredibilitas akan dipertanyakan jika pemilih merasa takut untuk membuat satu perubahan, atau ketika pemilihan terjadi baku tembak antara fraksi-fraksi saingan. Seperti yang terjadi di wilayah Kufra gurun Sahara, bentrokan terjadi begitu sengit. Pemantau pemilu tidak mampu mengatasi bentrokan tersebut, dan pertanyaan besar dilontarkan 'Apakah pemungutan suara dilanjutkan di daerha sana'
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
