REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Cina menyatakan mendukung "transisi politik" di Suriah untuk mengakhiri pertumpahan darah yang semakin buruk setelah 18 bulan konflik, kata Menteri Luar Negeri Yang Jiechi Rabu (5/9).
Yang tidak merinci tentang apa yang ia sebut satu transisi di Suriah, di mana pemerintah Presiden Bashar al-Assad mengalami penentangan oposisi yang meningkat dan pemberontakan bersenjata. Rusia juga memberikan dukungan luas bagi satu transisi seperti yang dikemukakan Yang.
"Kami mendukung satu periode transisi politik di Suriah," kata Yang dalam satu jumpa wartawan setelah berembuk dengan Menlu AS Hillary Clinton.
"Tetapi kami juga yakin bahwa setiap solusi harus datang dari rakyat Suriah dan mencerminkan keinginan mereka." katanya."Solusi itu jangan dilakukan oleh pihak luar."
Lakhdar Brahimi, penengah baru PBB-Liga Arab untuk Suriah, menyebut usahanya untuk mewujudkan perdamaian di Suriah "hampir tidak mungkin" tetapi Yang tetap bertahan bagi satu pesan yang lebih berpengaruh.
"Saya dalam satu pecakapan telepon dengan (Brahimi) bahwa China mendukung penuh usaha penegahannya dan kami mengharapkan semua pihak juga akan mendukung usaha-usaha penengahannya sehingga dengan demikian akan dapat merupakan satu resolusi yang pantas dan damai atas situasi di Suriah," kata Yang.
"Menyinggung masalah Suriah, saya menekankan bahwa China bukan bagian bagi siapapun atau kelompok," katanya.
Pemerintah-pemerintah Barat, termasuk Amerika Serikat telah berusaha mendapat dukungan China dan Rusia dalam menyelesaikan krisis Suriah.
Majelis Umum PBB bulan lalu dengan suara bulat menyetujui satu resolusi yang tidak mengikat menyatakan "keprihatinan yang mendalam" atas peningkatan aksi kekeraan dan mengecam Dewan Keamanan yang gagal melakukan tindakan keras.
Tetapi Dewan Keamanan terhambat melakukan tindakan lebih keras akibat sikap Rusia dan China yang menghambat resolusi-resolusi dukungan Barat yang mengecam Bashar dan mengancam sanksi-sanksi terhadap Suriah. Satu pertemuan Dewan Keamanan mengeai krisis itu Kamis tidak menghasil apapun yang baru.
Yang mengatakan China tetap berpegang pada prinsip non-intervensi dalam masalah negara-negara lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
