REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Perdana Menteri Tunisia Ali Larayedh mengatakan pemerintahannya bersedia mundur setelah melakukan pertemuan dengan pihak oposisi dan pembentukan pemerintahan sementara.
Pertemuan itu ditujukan untuk mengakhiri krisis politik dalam beberapa bulan terakhir di negara tersebut.
"Kami tidak akan tunduk kepada siapapun, kecuali untuk kepentingan nasional," katanya.
Pernyataan itu disampaikan setelah ribuan demonstran anti-pemerintah memenuhi jalan-jalan di ibukota meminta pemerintah untuk mengundurkan diri.
Krisis politik Tunisia memuncak dengan kasus pembunuhan dua tokoh oposisi awal tahun ini.
Sementara itu, Presiden Tunisia mengumumkan hari berkabung selama tiga hari akan kematian delapan pasukan keamanan di provinsi Sidi Bouzidi.
Pengumuman itu disampaikan oleh Presiden Moncef Marzouki pada ulang tahun kedua pemilihan umum negara itu pasca revolusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
