REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Duta besar Amerika di Madrid dipanggil untuk mendengar protes pemerintah Spanyol, setelah ada sejumlah laporan bahwa NSA mengumpulkan jutaan percakapan telepon dari dan ke Spanyol.
Seorang menteri pemerintah Spanyol dilaporkan menyebut operasi itu tindakan “tidak pantas dan tidak bisa diterima” dari sebuah negara sahabat.
Pengungkapan terbaru yang dilaporkan itu berasal dari informasi bekas pegawai kontrak NSA, Edward Snowden, yang mendapat suaka sementara di Russia. Informasinya juga mengarah pada laporan bahwa NSA memantau jutaan percakapan telepon warga Perancis.
Pakar kebijakan Amerika James Boys dari King’s College di London mengatakan tuduhan pemantauan itu memperjelas bagaimana seriusnya pejabat Amerika memandang tanggung jawab mereka untuk melakukan apa saja guna melawan teroris.
“Apa yang ditunjukkan insiden ini adalah kepentingan keamanan nasional Amerika akan terus berlanjut tidak peduli siapapun yang menjadi Presiden dan Amerika tidak akan memperdulikan potensi sakit hati yang timbul karenanya pada sekutu dan pejabat pemerintah di Eropa,” ulas Boys seperti dilansir VOA.
Operasi pemantauan percakapan telepon itu melacak asal dan lawan bicara percakapan telepon itu untuk melihat pola dan menemukan teroris tanpa benar-benar mendengarkan isi percakapan-percakapan telepon itu.
Tapi laporan terbaru mengenai pelacakan itu keluar hanya beberapa hari setelah tuduhan-tuduhan yang lagi-lagi didasarkan informasi dari Edward Snowden, bahwa intelijen Amerika memang memantau percakapan telepon kira-kira 35 pemimpin dunia selama bertahun-tahun termasuk diantaranya Kanselir Jerman Angela Merkel.
Kanselir Jerman Merkel telah mengirim pejabat intelijen senior ke Washington menuntut diadakannya sebuah penyelidikan. Media Jerman melaporkan Presiden Barack Obama mengetahui pemantauan itu. Tapi NSA menyangkalnya dan harian Wall Street Journal melaporkan bahwa Presiden Obama tidak mengetahui adanya program itu sampai beberapa bulan lalu dan ia memerintahkan untuk dihentikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika