REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Setidaknya 20.000 polisi dan 20 kompi militer akan digelar di Bangkok pada 13 Januari untuk menangani pengunjuk rasa yang berencana menguasai ibu kota, kata seorang petugas senior keamanan.
Paradorn Patanatabut, sekjen Dewan Keamanan Nasional, mengatakan setelah pertemuan tiga jam di Komando Operasi Keamanan Dalam Negeri (ISOC) bahwa pemerintah memutuskan penetapan dekrit darurat selama demonstrasi yang meluas, yang mungkin akan melumpuhkan Bangkok.
Perdana Menteri sementara Yingluck Shinawatra yang memimpin pertemuan itu bersikeras dialog damai dengan demonstran, namun penggunaan kekuatan, jika perlu, akan disesuaikan dengan standar internasional.
Letnan Jenderal Paradorn mengatakan, pemerintah tidak akan memberlakukan dekrit darurat kecuali ada insiden yang merugikan keamanan dan ketertiban umum, atau menyebabkan terorisme dan jatuhnya korban.
"Kami tak ingin membentuk satu komite ad hoc untuk menangani para demonstran yang bergerak untuk menduduki Bangkok, tetapi satu komite manajemen darurat yang akan diperlukan dalam kasus pemerintah tidak memiliki pilihan selain mengumumkan dekrit darurat."
Kepala NSC mengesampingkan kemungkinan konfrontasi antara demonstran anti-pemerintah dan anggota Front Persatuan untuk Demokrasi melawan Kediktatoran (UDD) pro-pemerintah yang akan menggelar aksi unjuk rasa di berbagai provinsi kecuali Bangkok dan provinsi-provinsi terpencil, dan provinsi selatan, pada hari yang sama.
Dia mengatakan ia akan membicarakan dengan Konfederasi Hubungan {ara Pekerja Perusahaan Negara untuk mencegah pemutusan listrik dan pasokan air ke properti pemerintah dan perumahan para anggota kabinet saat diancam oleh pengunjuk rasa.
Juru bicara ISOC Kol Banphot Phunphian mengatakan, Pusat untuk Administrasi Ketentraman dan Ketertiban diperintahkan untuk menilai kebutuhan polisi dan pasukan militer dalam mengatasi penyitaan Bangkok 13 Januari.
Pada tahap awal, 20.000 polisi dan 20 kompi militer akan dikerahkan ke seluruh kota, katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika