REPUBLIKA.CO.ID,Mahkamah Konstitusi Thailand pada Rabu menolak permintaan partai oposisi utama negara itu untuk membatalkan pemilu kontroversial yang terganggu oleh aksi protes anti-pemerintah.
Pihak pengadilan mengatakan bahwa mereka telah menolak untuk mempertimbangkan petisi dari seorang pengacara Partai Demokrat untuk membatalkan hasil pemungutan suara, yang dilakukan pada 2 Februari, karena tidak ada alasan yang cukup.
Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengadakan pemilu itu dalam upaya meredakan aksi pengunjuk rasa oposisi yang telah mengadakan protes masal di jalanan selama lebih dari tiga bulan untuk meminta pengunduran dirinya.
JAKARTA--Partai Demokrat memboikot proses pemungutan suara dan mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengakhiri krisis politik yang terjadi sejak kudeta militer pada 2006 untuk menggulingkan kakak Yingluck, Thaksin Shinawatra dari jabatan perdana menteri.
Para pengunjuk rasa anti-pemerintah ingin PM Yingluck mundur dan membuat jalan bagi "Dewan Rakyat" terpilih yang akan melakukan reformasi untuk mengatasi korupsi dan mencegah upaya pembelian suara sebelum pemungutan suara terbaru diadakan.
Para demonstran mencegah beroperasinya 10.000 TPS dalam pemilihan umum bulan ini sehinga membuat beberapa juta orang tidak dapat memberikan suaranya, terutama di wilayah kubu oposisi, yaitu di Bangkok dan di wilayah selatan Thailand.
Gugatan hukum partai oposisi itu didasarkan pada kegagalan untuk melaksanakan seluruh proses pemilu pada hari yang sama.
Para lawan politik PM Yingluck mengatakan bahwa pemerintahnya dikendalikan oleh kakaknya mantan PM Thaksin, yang meninggalkan Thailand pada 2008 untuk menghindari hukuman penjara karena tuduhan korupsi. Thaksin sekarang tinggal di Dubai.
Partai-partai politik pendukung Thaksin telah memenangkan setiap pemilu di Thailand selama lebih dari satu dekade, salah satunya pemilu terbaru pada 2011 yang dimenangkan Yingluck Shinawatra, yang mendapat dukungan kuat dari kelompok kerajaan di bagian utara.
Komisi Pemilihan Umum Thailand mengatakan hasil pemilu bulan ini tidak akan diumumkan sampai pemungutan suara telah diselenggarakan di semua konstituen.
Sementara itu, PM Yingluck akan tetap berperan dalam pemerintahan dengan kekuasaan terbatas dalam membuat kebijakan.
Penundaan pengumuman hasil pemilu itu akan dilakukan sampai ada kuorum, yakni 95 persen dari 500 kursi di dewan perwakilan rakyat guna memungkinkan penetapan pemerintahan baru.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan umum pada Selasa (11/2) menetapkan 27 April sebagai waktu untuk kembali melanjutkan proses pemungutan suara di daerah pemilihan yang sempat terganggu oleh pengunjuk rasa.
Namun, sampai sekarang belum ada keputusan menganai tindakan yang tepat untuk sekitar 28 daerah pemilihan yang tidak memiliki calon karena para demonstran memblokir proses pendaftaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
