REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Satu orang tewas, Jumat (28/2), selama bentrokan antara pendukung presiden terdepak Mohamed Mursi dan warga penentangnya di Kota Pantai Mesir, Iskandariya, demikian laporan kantor berita resmi Mesir, MENA.
"Satu orang tewas dan seorang anak cedera selama bentrokan itu," kata harian Al-Ahram --yang mengutip seorang pejabat keamanan. Media tersebut menyatakan polisi menangkap 10 pemrotes pro-Moursi.
Bentrokan meletus saat warga menolak pernyataan anti-militer yang diteriakkan oleh pemrotes anti-pemerintah, yang kebanyakan adalah pendukung kelompok Ikhwanul Muslim, demikian laporan Xinhua, Sabtu pagi.
Di Ibu Kota Mesir, Kairo, sedikitnya 4.000 pemrotes pro-Moursi mengelar pawai di Permukiman Ain Shams, dan menghalangi jalan utama serta melumpuhkan arus lalu-lintas. Bentrokan pun meletus antara pemrotes dan personel polisi anti-huru-hara yang berusaha membubarkan pendukung Moursi dengan menembakkan gas air mata.
Sejak penggulingan Mursi oleh militer pada Juli lalu, para pendukung tokoh Ikhwanul Muslimin tersebut terus melancarkan protes anti-pemerintah, dan mengutuk penggulingan Moursi sebagai kudeta militer serta menuntut pemulihan jabatan presiden terpilih itu.
Pada Kamis (27/2), MENA melaporkan Presiden sementara Mesir Adli Mansour memerintahkan pembentukan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) sejalan dengan undang-undang dasar baru.
Presiden sementara tersebut memerintahkan pembentukan SCAF "dengan menteri pertahanan sebagai pemimpinnya", demikian teks dekrit resmi tersebut.
Menurut ahli undang-undang dasar, tindakan itu bertujuan untuk secara resmi mengumumkan pembentukan SCAF sejalan dengan undang-undang dasar baru.
Undang-undang dasar yang disetujui belum lama ini mengatakan, "Pemimpin republik adalah pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata." Dekrit itu juga menyatakan Angkatan Bersenjata harus memiliki Dewan Tertinggi yang diatur oleh hukum.
Dekrit Mansour menyatakan bahwa "presiden dapat mengundang SCAF untuk bertemu kapan saja diperlukan dan presiden memimpin pertemuan SCAF ketika pertemuan diselenggarakan dengan kehadirannya".
Dekrit presiden tersebut dikeluarkan saat Perdana Menteri sementara Ibrahim Mahlab, yang baru diangkat, berada dalam proses pembentukan pemerintah baru sebelum pemilihan presiden, yang direncanakan diadakan pada pertengahan April.
Dekrit itu juga dikeluarkan di tengah dugaan bahwa pemimpin militer Abdel-Fatah As-Sisi, menteri pertahanan pemerintah yang meletakkan jabatan, mungkin mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang di Mesir.