REPUBLIKA.CO.ID,RANGOON -- Pemerintah Myanmar menghentikan semua operasi dari Medicine Sans Frontiers (MSF) di Myanmar menyusul perbedaan pendapat atas pelaksanaan program bantuan di negara bagian Arakan.
Di Arakan, MSF menawarkan bantuan medis penting untuk Muslim Rohingya. MSF mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka sangat terkejut dengan keputusan sepihak ini dan sangat prihatin tentang nasib puluhan ribu pasien yang saat ini di bawah perawatan mereka.
Juru bicara Kantor Presiden Ye Htut mengatakan kepada The Irrawaddy, proyek MSF di negara bagian Arakan telah melanggar sejumlah kondisi tertentu dalam nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah. Dia mengatakan dugaan pelanggaran membuat pemerintah memutuskan menahan diri untuk memperbarui MoU saat ini, yang telah berakhir tahun lalu.
Semua operasi bantuan medis telah berakhir pada 28 Februari. "Hari ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah MSF, klinik HIV/AIDS di Arakan, Shan dan Kachin serta divisi di Rangoon ditutup dan pasien tidak dapat menerima pengobatan yang mereka butuhkan," kata MSF.
Pasien TB tidak dapat menerima pengobatan yang menyelamatkan jiwa mereka, termasuk pasien TB yang resistan terhadap oba . Keputusan oleh pemerintah akan memiliki dampak buruk pada 30 ribu pasien HIV/AIDS dan lebih dari 3.000 pasien TB yang sedang dirawat di Myanmar.
"Di Arakan, MSF tidak mampu menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi puluhan ribu orang yang rentan di kamp-kamp pengungsi atau di desa-desa terpencil karena krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung," kata kelompok itu.
Padahal tidak ada organisasi non-pemerintah medis lainnya yang beroperasi dengan pengalaman dan infrastruktur pada skala MSF untuk memberikan pelayanan medis yang menyelamatkan jiwa.
MSF yang berbasis di Belanda telah beroperasi di Burma sejak 1992. Kelompok ini mengimplementasikan proyek-proyek bantuan medis di Arakan yang dilanda kekerasan komunal antara Rohingya dan mayoritas Buddha.
Kedutaan AS menyadari dampak atas berakhirnya operasi MSF dan menyuarakan keprihatinan atas dampak terhadap masyarakat setempat. "Amerika Serikat mendorong pemerintah terus bekerja dengan masyarakat internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menjamin akses yang tidak terbatas untuk lembaga kemanusiaan sesuai standar internasional," kata kedutaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
