REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pengadilan Mesir kembali memenjarakan sejumlah pendukung presiden terguling Mesir, Muhammad Mursi. Tambahan pendukung loyalis Mursi yang kali ini dipenjarakan, berjumlah 11 orang.
Hukuman pidana yang diterima para pendukung mantan orang nomor satu Mesir itu juga bervariasi. Dikutip dari BBC News, Sabtu (26/4), hukuman penjara minimal yang diterima ialah selama lima tahun kurungan. Sedangkan, ada pula hukuman kurungan panjang bagi pendukung yang dinyatakan bersalah atas kerusuhan yang terjadi itu, yakni selama 88 tahun.
Lima dari 11 terdakwa anggota Ikhwanul Muslimin (IM) itu, menjalani peradilan putusan hukuman secara in absentia, pada Sabtu (26/4). Namun, pengadilan mengatakan, kesebelas pendukung Mursi yang dijatuhi hukuman tahunan penjara itu, diperkenankan mengajukan banding.
Alasan para terdakwa tersebut ditangkap, karena terlibat dalam kerusuhan Mesir. Mereka ditangkap, selama gelombang protes yang dikumandangkan besar-besaran, menyusul dilengserkannya Mursi sebagai presiden, pertengahan tahun lalu.
Sebelumnya, Pengadilan Mesir telah menjalankan peradilan terhadap sebagian para pendukung Mursi itu. Pada Maret 2014, sebanyak lebih dari 500 pendukung Mursi ini dijatuhi hukuman mati di pengadilan yang sama.
Tujuan dilakukannya peradilan kepada ratusan anggota IM itu, menyusul ditegakkannya penindakan terhadap gerakan Islam di Mesir yang melawan pemerintahan yang belakangan didukung oleh kekuatan militer itu.
Adapun seluruh tuduhan yang dijatuhkan kepada para terdakwa itu erat terkait dengan aksi demonstrasi di Kota Samallout, Kairo. Demonstrasi yang diwarnai aksi kekerasan berat itu, dipicu oleh kalangan pendukung Mursi.
Atas peristiwa tersebut, pasukan tentara Mesir pun menggelar operasi keamanan. Tercatat, ratusan orang tewas dan ribuan lainnya menderita luka akibat kejadian nahas itu.
Selain mengadili ratusan pendukungnya, pengadilan Mesir pun turut memberlakukan hal serupa kepada Mursi. Mursi mau tidak mau harus menyudahi jabatannya sebagai presiden Mesir, Juli tahun lalu. Atas kesalahan yang diperbuat, mantan kepala negara itu pun kini harus menghadapi empat hukuman peradilan terpisah yang ditujukan padanya.
Publik memang melihat adanya hal yang bertentangan antara gerakan pendukung Mursi dengan pemerintah setempat. Sejumlah rangkaian peradilan telah dijatuhkan kepada para anggota IM tersebut.
Terakhir, kelompok IM telah dinyatakan sebagai organisasi teroris di Mesir. Pihak berkewenangan Mesir pun sudah menjatuhi hukuman terhadap setiap bentuk dukungan publik yang ditujukan untuk kelompok itu.
Sementara, di hari yang sama, ratusan aktivis Mesir turun ke jalan dan menyatakan protes dalam aksi demonstrasi menentang undang-undang (UU) Antiprotes.
Unjuk rasa tersebut digelar tepat satu bulan sebelum Mesir menghelat pemilihan presidennya, tanggal 26-27 Mei mendatang.
Dikutip dari Reuters, Sabtu (26/4), massa demonstran ini menyerukan bentuk protesnya yang ditujukan pada mantan kepala militer Mesir, Abdel Fattah al-Sisi. Dengan melakukan long march ke istana presiden di Kairo, para pengunjuk rasa menuntut pembatalan hukum yang disahkan oleh pemerintahan Mesir sementara yang didukung kekuatan militer, November lalu itu.
Tuntutan pembatalan hukum yang diminta massa aktivis itu, karena adanya pengekangan kuat atas kerusuhan yang terjadi pasca tergulingnya presiden Mesir terpilih, Mursi.
Seharusnya, ratusan massa yang berdemo di depan istana presiden Mesir itu, mendapatkan izin unjuk rasa dari kepolisian. Namun, Sabtu itu mereka tidak mengantunginya. Bahkan, massa melemparkan batu ke arah polisi yang berjaga-jaga di lokasi.
''Turun, turun dan bebaskan (kami) dari kekuasaan militer,'' teriak para pengunjuk rasa.
Selain melemparkan batu, massa demonstran juga membakar poster Sisi, yang akhirnya melepaskan jabatan kepala militer Mesirnya untuk maju sebagai salah satu calon presiden kuat yang diharapkan publik menang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
