Rabu 03 Dec 2014 13:22 WIB

IKADI: Tolak Perwakilan Hamas, Pemerintah Belum Serius Dukung Palestina

Rep: c16/ Red: Agung Sasongko
 Ketua DPR Setya Novanto (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) berdialog dengan Kepala Biro Politik Hamas Abu Umar Muhammad (kiri) bersama sejumlah delegasi Hamas-Palestina di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/11). (Antara/
Ketua DPR Setya Novanto (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) berdialog dengan Kepala Biro Politik Hamas Abu Umar Muhammad (kiri) bersama sejumlah delegasi Hamas-Palestina di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/11). (Antara/

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Penolakan Pemerintah Joko Widodo atas permintaan Hamas untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia menuai berbagai macam reaksi terutama dari kalangan ormas islam.

Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI), KH. Ahmad Satori Ismail menilai pemerintah belum serius dalam memenuhi komitmennya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. "Sebagai negara yang pernah dijajah, Indonesia harus dukung Palestina yang saat ini sedang terjajah" kata Kiai Satori saat dihubungi ROL, Rabu (3/12).

Kiai Satori mengungkapkan, sebelumnya sudah banyak kantor-kantor perwakilan lembaga dari negara asing yang berdiri di Indonesia. Maka, menurutnya, pemerintah juga seharusnya memberikan kesempatan bagi Hamas untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia. 

Kiai Satori menilai, tidak ada kerugian bagi Indonesia untuk membuka kantor perwakilan Hamas. Apalagi, ia menambahkan, Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim seperti halnya penduduk Palestina. 

Indonesia, kata Kiai Satori, justru perlu membuka kantor perwakilan Hamas untuk mengetahui perjuangan rakyat Palestina di sana. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap rakyat Palestina.

Kiai Satori menegaskan, Da'i seluruh Indonesia mendukung pembukaan kantor perwakilan Hamas di Indonesia. Ia berharap pemerintah memberi kesempatan bagi hamas untuk membuka kantor perwakilannya seperti kantor perwakilan lembaga negara asing lainnya di Indonesia. 

Sebelumnya, delegasi organisasi Hamas Palestina yang dipimpin oleh Abu Umar Muhammad meminta DPR untuk mengizinkan Hamas membuka kantor perwakilan di Jakarta. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Pemerintah Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement