REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat menolak memastikan atau menyangkal laporan bahwa Badan Keamanan Nasional AS memata-matai tiga presiden Prancis dengan penyadapan.

"Kami tidak akan menanggapi tuduhan intelijen tertentu," kata Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih kepada wartawan, Rabu (24/6).

"Kami tidak melakukan kegiatan pengawasan intelijen asing kecuali ada tujuan keamanan nasional tertentu dan divalidasi," kata pernyataan tersebut.

"Itu berlaku untuk warga biasa dan juga untuk pemimpin dunia," demikian isi pernyataan itu, yang juga disiarkan kantor Direktur Intelijen Nasional AS James Clapper.

Pemerintah AS menanggapi isu penyadapan setelah adanya sebuah laporan yang dibuat surat kabar Prancis Liberation dan situs berita investigatif Mediapart, dengan mengutip bocoran file yang disediakan oleh kelompok anti-kerahasiaan WikiLeaks.

Menurut file yang tampaknya adalah dokumen-dokumen rahasia AS, Amerika Serikat telah menyadap percakapan beberapa presiden Prancis, yaitu mantan presiden Prancis Jacques Chirac dan Nicolas Sarkozy serta Presiden Prancis yang masih menjabat saat ini, Francois Hollande.

Presiden Hollande belum menanggapi secara terbuka laporan itu, namun seorang narasumber di kantor Kepresidenan Prancis mengatakan kepada AFP bahwa Hollande telah memerintahkan untuk diadakan pertemuan para kepala pertahanan dan intelijen Prancis pada Rabu untuk membahas tentang penyadapan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika