REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Juru bicara pemerintah Prancis Stephane Le Foll mengatakan tindakan memata-matai di antara sekutu tidak dapat diterima setelah WikiLeaks menunjukkan aporan Amerika Serikat menyadap pembicaraan Presiden Francois Hollande dan dua pendahulunya.

"Sulit menerima di antara sekutu bisa ada kegiatan semacam itu, terutama terkait dengan penyadapan terhadap presiden Republik (Prancis)," kata Le Foll, Rabu (24/6).

Namun, Le Foll juga mencoba mengecilkan kontroversi tentang isu penyadapan tersebut dengan mengatakan itu bukan hal yang dapat memicu krisis besar.

"Sudah ada cukup banyak krisis berbahaya di dunia saat ini," kata dia.

Pemerintah Prancis akan mengadakan pertemuan dewan pertahanan Rabu ini (24/6) setelah beberapa komunikasi - yang digolongkan sebagai "Sangat Rahasia" mengungkapkan aksi spionase terhadap Presiden Hollande, Nicolas Sarkozy dan Jacques Chirac dari 2006 hingga 2012.

Namun, sejauh ini Pemerintah Amerika Serikat menolak mengonfirmasi atau menyangkal laporan Badan Keamanan Nasional AS telah memata-matai tiga presiden Prancis dengan aksi penyadapan.

"Kami tidak akan berkomentar tentang tuduhan-tuduhan intelijen tertentu. Seperti pada hal umumnya, kami tidak melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan intelijen asing kecuali ada tujuan keamanan nasional yang spesifik dan divalidasi," kata Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih kepada wartawan, Rabu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika