REPUBLIKA.CO.ID, MAROKO -- Faksi-faksi bertikai di Libya akhirnya menyepakati kerangka perdamaian. Kesepakatan tersebut dicapai, setelah berbulan-bulan perundingan yang ditengahi PBB berlangsung di Maroko.
Dilansir Aljazirah, Ahad (12/7), sebuah rancangan kesepakatan yang menetapkan masa transisi untuk pembentukan negara demokratis di Libya telah ditandatangani oleh delegasi-delegasi dalam perundingan. Namun ada satu faksi penting yang tak menandatanganinya yakni, Kongres Umum Nasional Libya (GNC).
Utusan PBB untuk Libya Bernardino Leon mengatakan, pintu terbuka bagi semua yang tak hadir. Hal itu disampaikan Leon saat mengumumkan kerangka kesepakatan tersebut. "Mereka juga memainkan peran penting dalam proposal ini. Saya yakin dalam beberapa pekan ke depan keputusan akan dibuat dan akan membahas semua sisi dan isu," ujar Leon.
Sementara itu, perwakilan GNC menolak berkomentar. Kesepakatan nantinya diharapkan akan memberikan faksi-faksi saingan kerangka kerja untuk dapat hidup berdampingan dan memulai masa transisi. Kesepakatan juga akan membahas masalah pelucuntan senjata, kontrol bandara dan membuat konstitusi.
Dalam pernyataan bersama, 11 negara yang terlibat dalam pembicaraan dan Uni Eropa mengucapkan selamat pada para delegasi Libya. Para delegasi dianggap telah menunjukkan tanggung jawab, kepemimpinan dan keberanian mereka.
"Kami menyerukan kepada delegasi yang tersisa dan semua pengambil keputusan di Libya, untuk bersatu sekarang dan bergabung mendukung perjanjian ini demi masa depan Libya," ungkap pernyataan.
Libya telah terpecah sejak penggulingan Muammar Qadafi pada 2011. Pada 24 Maret lalu, Misi PBB di Libya mengumumkan enam poin rencana untuk mengakhiri krisis di Libya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika