REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Para pemimpin MSG memutuskan menerima Indonesia sebagai anggota sehingga membuka jalan bagi kerjasama yang lebih kuat antara Jakarta dan negara-negara Melanesia.
Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama mengatakan kedaulatan Indonesia atas Papua Barat "Tidak bisa dipertanyakan lagi".
"Provinsi itu adalah bagian integral dari Indonesia, sehingga ketika kami berbicara mengenai Papua Barat dan penduduknya, MSG tidak memiliki pilihan kecuali berhubungan dengan Indonesia, dalam bentuk yang positif dan konstruktif," katanya.
Ada harapan baru bahwa Presiden Joko Widodo menjalankan kebijakan berbeda mengenai Papua Barat dibandingkan pendahulunya.
Sade Bimantara, juru bicara KBRI di Canberra mengatakan ada 11 juta warga Indonesia keturunan Melanesia yang tersebar di lima provinsi di bagian timur Indonesia.
"Keangggotaan Indonesia' di MSG akan membuka dan memperkuat koneksi antara warga Indonesia dan saudara-saudara Melanesia di Pasifik Selatan." katanya.
Sejak tahun 1998, Bimantara mengatakan usaha sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di Indonesia khususnya di Papua.
Lembaga Human Rights Watch mengatakan bahwa perilaku militer Indonesia di Papua menjadi salah satu faktor yang menciptakan perasaan antipati warga Papua terhadap pemerintah.