REPUBLIKA.CO.ID, Pengamat politik di Indonesia mengatakan Presiden Joko Widodo, berbeda dengan pendahulunya, berusaha membawa pendekatan berbeda soal Papua Barat.
"Pemerintahan Jokowi berusaha meningkatkan situasi hak asasi manusia, perekonomian dan juga kondisi keamanan di Papua." kata Dr Ikrar Nusa Bhakti dari LIPI.
"Jokowi sudah mengunjungi Papua empat kali, dan menjadi presiden Indonesia pertama yang memberikan perhatian dan waktunya untuk mengurusi Papua."
Selama kunjungannya bulan Mei lalu, Presiden Jokowi memberikan pengampuan kepada lima tahanan politik Papua sebagai bagian dari 'usaha pemerintah menghilangkan stigma bahwa Papua adalah daerah konflik."
Dia juga mengumumkan pembatasan kunjungan media asing ke kawasan itu dicabut.
Dalam situasi keamanan, juru bicara KBRI Sade Bimantara mengatakan masih banyak tantangannya. "Kekerasan yang terhadap di kedua belah pihak, baik terhadap penduduk sipil, individu dan kelompok separatis bersenjata juga terhadap pasukan keamanan," katanya.
"Ketika terjadi pelanggaran, polisi harus bertindak, dan bila diperlukan misalnya membubarkan massa, ini dilakukan sesuatu dengan peraturan bagaimana menangani massa," ujar Sade Bimantara.
"Tuduhan adanya pelanggaran yang dilakukan pasukan keamanan selalu ditanggapi dengan serius oleh pemerintah Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika