REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Pegiat hak asasi Paula Makabory mengatakan dia meragukan bahwa pemerintah Indonesia akan menepati janji untuk menyelesaikan masalah Papua Barat.

"Tidaklah mengejutkan bagi saya untuk melihat Jokowi menjanjikan semua ini, sama seperti yang sebelumnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan yang lain," katanya baru-baru ini.

Makabory mengatakan kelompoknya akan terus melanjutkan kerja mereka bagi penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat.

"Untuk mendapatkan kemerdekaan. itulah tujuannya." katanya. "Kami memerlukan referendum yang benar sehingga warga bisa memilih. Ini bukan keputusan saya."

Ia menambahkan, "Saya akan senang bisa hidup di negeri sendiri, di tanah sendiri, di tanah nenek moyang saya, yang perlu dijaga bagi generasi berikutnya."

Pegiat hak asasi manusia Paula Makabory mengatakan diperlukan referendum di Papua. (Foto: Cyndi Makabory) Pegiat hak asasi manusia Paula Makabory mengatakan diperlukan referendum di Papua. (Foto: Cyndi Makabory)

Juru bicara KBRI di Canberra mengatakan tidak ada pemungutan suara lagi yang bakal terjadi. "Tidak ada referendum yang direncanakan dan akan direncanakan untuk Papua Barat," tegas Bimantara.

"Di tahun 1969, pemerintah Indonesia, Belanda, PBB dan anggotanya, dan yang terpenting warga Papua Barat mengukuhkan lagi bahwa Papua Barat adalah bagian tidak terpisahkan dari Indonesia," katanya.

Australia sendiri mengakui kedaulatan penuh Indonesia atas Papua, seperti tercantum dalam Perjanjian Lombok tahun 2006 antara Indonesia dan Australia. Kedaulatan Indonesia atas wilayah ini juga diakui secara luas oleh dunia internasional.

Cerita mengenai Papua ini ada di acara #TalkAboutIt  dan anda bisa melihat selengkapnya di situs Australia Plus TV. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika