REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Mesir pada Sabtu (15/8) mengecam laporan Human Rights Watch (HRW), yang berpusat di New York, mengenai pembunuhan para pendukung presiden terguling dari kubu Islam, Mohammed Morsi, selama penindasan keamanan pada 2013 sebagai "bias dan dipolitisir".
Pada tahun itu, pasukan keamanan Mesir melakukan tindakan keras terhadap dua kamp pemrotes. "Mesir dengan keras menolak laporan yang tidak objektif dan dipolitisir semacam itu yang kekurangan standard kredibilitas dan sifat netral," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mesir Ahmed Abu-Zaid di dalam satu pernyataan.
Moursi digulingkan oleh militer pada awal Juli 2013, sebagai reaksi atas protes massa terhadap kekuasaan satu-tahunnya, serta Ikhwanul Muslimin, kubu kekuatan Morsi yang kini dilarang.
Pada 24 Agustus 2013, pasukan keamanan menewaskan ratusan orang selama pembubaran dua protes duduk pro Morsi di Ibu Kota Mesir, Kairo, dan Giza. Penindasan atas kelompok yang setia kepada Morsi sejak itu telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan membuat ribuan orang lagi dijebloskan ke dalam penjara.
Kelompok pengawas hak asasi manusia tersebut mengatakan pembubaran itu dapat menjadi "kejahatan terhadap manusia", dan menyerukan penyelidikan pimpinan PBB mengenai pembunuhan akibat penindasan tersebut, dilansir Xinhua Ahad (16/8). Namun Kementerian Luar Negeri Mesir menggambarkan seruan itu "menggelikan".
"Menyerukan penyelidikan internasional mengenai pembubaran aksi duduk di Bundaran Rabi'a Al-Adawiya menggelikan, terutama seruan tersebut berasal dari organisasi yang tak pernah peduli pada warga Mesir yang menjadi korban aksi teror, termasuk personel polisi dan militer serta warga sipil," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir itu.
Serangan anti-pemerintah sejak penggulingan Moursi menewaskan ratusan personel militer dan polisi, dan kelompok fanatik Negara Islam (IS) mengaku bertanggung-jawab atas sebagian besar dari serangan tersebut.
"Pemerintah dan rakyat Mesir tidak dan takkan memberi perhatian apa pun pada pernyataan palsu dan laporan yang dipolitisir semacam itu," tambah pernyataan kementerian tersebut. Kementerian itu menuduh HRW memihak pada kelompok yang bersifat teror, tujukan kepada kelompok pendukung Morsi, Ikhwanul Muslimin yang kini dilarang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
