Sabtu 12 Sep 2015 13:48 WIB

Empat Negara Eropa Ini Tolak Pengungsi Rusia

Rep: Gita Amanda/ Red: Ilham
Seorang jurnalis perekam video atau juru kamera perempuan di Hungaria dipecat karena terbukti melakukan kekerasan terhadap pengungsi Suriah, Selasa (8/9).
Foto: Stephan Richter/Twitter
Seorang jurnalis perekam video atau juru kamera perempuan di Hungaria dipecat karena terbukti melakukan kekerasan terhadap pengungsi Suriah, Selasa (8/9).

REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Empat negara anggota Uni Eropa pada Jumat (11/9), secara tegas menolak rencana Uni Eropa memberlakukan kuota pengungsi untuk meredakan krisis migran. Hungaria, Republik Ceko, Slovakia, dan Polandia mengatakan tak akan mendukung usulan tersebut.

Sikap negara-negara Eropa Tengah ini mencerminkan penolakan mereka pada para pengungsi. Ini juga sekaligus penolakan terhadap upaya Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier yang melakukan perjalanan ke Praha, demi membujuk begara-negara itu menerima migran.

Sementara Ceko, Slovakia, dan Polandia relatif tak terpengaruh oleh gelombang masuk migran. Hungaria menghadapi kritikan keras atas sikap mereka terhadap para pencari suaka. Para pemimpin Uni Eropa lain dan kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintah Hungaria salah urus atau lalai dalam menangani masalah migran.

Peter Bouckaert dari Human Rights Watch menegaskan Hungaria menempatkan migran dan pengungsi seperti di dalam kandang binatang. Mereka berada di bawah sinar matahari tanpa makanan dan air.

Juru bicara badan pengungsi PBB di Hungaria, Erno Simon mengatakan, situasi perumahan di Roszke pada malam hari jatuh ke titik beku dan benar-benar memprihatinkan.

Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban mengancam aksi lebih keras lagi yang akan diterapkan kepada para pengungsi. Ia mengatakan, negaranya akan menangkap, mempidanakan atau memenjarkan orang-orang yang masuk perbatasannya.

Langkah-langkah yang disebut Orban sebagai keamanan perbatasan ini akan berlaku mulai Selasa (15/9). "Jika mereka menyebarang ke Hungaria tidak dengan cara legal, maka kami akan mempertimbangkan itu sebagai kejahatan," ujar Orban.

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement